Oleh : Drs. M. Isa Alima
Ketua PBN dan Pemerhati Sosial, Kebijakan Publik Aceh
Nasional – AswinNews.com —
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi perhatian nasional tidak boleh dijalankan tanpa arah dan standar yang jelas.
Program strategis ini menyangkut masa depan generasi bangsa, sehingga pelaksanaannya harus disertai sistem pengawasan yang ketat, terukur, dan berkelanjutan.
Salah satu kunci utama keberhasilan program MBG adalah kejelasan “dapu supo” atau dapur penyedia makanan di setiap daerah. Setiap dapur harus terdata secara rinci, mulai dari identitas pengelola, kapasitas produksi, kelayakan fasilitas, hingga kepatuhan terhadap standar gizi dan keamanan pangan.
Tanpa akuntabilitas yang jelas, program ini berpotensi hanya menjadi rutinitas administratif tanpa dampak nyata bagi kesehatan dan kecerdasan anak-anak.
Pengawasan menjadi pilar utama yang tidak bisa ditawar.
Setiap dapur MBG wajib memiliki roster menu terstandar yang disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang.
Menu harus konsisten dan tidak berubah-ubah hanya karena alasan efisiensi atau keterbatasan bahan, karena yang dipertaruhkan adalah kualitas asupan gizi penerima manfaat.
Ketua PBN Aceh sekaligus pemerhati sosial dan kebijakan publik Aceh, Drs. Isa Alima, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar pembagian makanan. “MBG bukan hanya memberi makan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Kualitas menu harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar jumlah paket yang dibagikan,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan program MBG tidak boleh dibebankan kepada satu institusi saja.
Diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPOM, hingga unsur masyarakat sipil.
Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dapur, proses pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima oleh anak-anak.
Pemerintah Pusat juga dinilai memiliki peran strategis dalam menetapkan pedoman nasional, standar gizi, serta sistem pengawasan yang seragam di seluruh daerah.
Tanpa koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, program sebesar MBG berisiko menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
“Jika dapur tidak jelas, menu asal-asalan, dan pengawasan lemah, yang dikorbankan bukan hanya anggaran negara, tetapi juga masa depan anak-anak Indonesia,” tegas Isa Alima.
Ia menilai program ini tidak boleh dikerjakan secara setengah-setengah karena menyangkut kualitas sumber daya manusia ke depan.
Melalui program MBG, pemerintah memiliki momentum penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dengan pengawasan yang kuat dan tanggung jawab bersama, MBG diharapkan benar-benar melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan mampu menjadi fondasi Indonesia yang kuat di masa depan.
🖊️ Redaksi,Aswinnews.com
