Oleh: Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK)
“Bangsa tidak runtuh karena kritik yang terlalu keras, melainkan karena terlalu lama mengabaikan peringatan.”
Aswinnews.com l
Awal Juni 2026 menghadirkan sejumlah peristiwa yang patut dibaca lebih mendalam daripada sekadar berita harian. Berbagai perkembangan yang muncul, baik di tingkat nasional maupun daerah, sesungguhnya memperlihatkan adanya keterkaitan antara tata kelola pemerintahan, stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan rasa keadilan politik.
Satu demi satu persoalan yang selama ini seolah tenggelam mulai muncul ke permukaan. Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), polemik transparansi penyelenggaraan pemerintahan, berbagai kontroversi mengenai akuntabilitas pejabat publik, hingga kekhawatiran terhadap pelemahan nilai tukar rupiah merupakan rangkaian gejala yang tidak boleh dibaca secara terpisah.
Di saat yang sama, Aceh kembali mengingatkan pemerintah pusat mengenai pentingnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait potensi gas Andaman yang dipandang memiliki nilai strategis bagi masa depan ekonomi daerah.
Jika berbagai fenomena tersebut dirangkai dalam satu bingkai analisis, maka tampak satu benang merah yang sama, yakni tumbuhnya krisis kepercayaan dalam ruang publik.
Korupsi dan Gejala Pembusukan Institusi
Kasus yang terjadi di Badan Gizi Nasional bukan sekadar persoalan hukum. Peristiwa tersebut merupakan refleksi dari tantangan tata kelola pemerintahan yang sedang dihadapi Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya, publik tidak hanya mempertanyakan perilaku individu, tetapi juga efektivitas sistem pengawasan negara.
Dalam perspektif Samuel P. Huntington, kondisi seperti ini dapat menjadi gejala political decay atau pembusukan politik, yakni ketika kapasitas institusi negara tidak mampu mengimbangi dinamika kekuasaan yang berkembang di dalamnya.
Pertanyaan yang muncul dari masyarakat sebenarnya sangat sederhana: Mengapa penyimpangan sering kali baru diketahui setelah kerugian terjadi? Mengapa pengawasan lebih banyak bersifat reaktif daripada preventif? Dan mengapa berbagai kasus besar hampir selalu terungkap setelah terjadi pergantian jabatan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar kritik. Ia merupakan indikator adanya kegelisahan publik terhadap kualitas tata kelola negara.
Ketika Kepercayaan Menjadi Barang Langka
Dalam teori sosial-politik Francis Fukuyama, kepercayaan (trust) merupakan modal utama pembangunan bangsa. Negara yang kuat tidak hanya ditopang oleh anggaran besar atau aparat yang banyak. Negara yang kuat berdiri di atas legitimasi publik.
Persoalannya, kepercayaan adalah aset yang sangat mahal. Ia membutuhkan waktu panjang untuk dibangun, tetapi dapat runtuh hanya dalam waktu singkat.
Hari ini masyarakat menyaksikan berbagai kontroversi mengenai transparansi kekayaan pejabat, akuntabilitas penggunaan anggaran publik, serta berbagai polemik yang muncul di sejumlah lembaga negara maupun daerah.
Ketika fenomena tersebut terus berulang, maka yang sesungguhnya sedang tergerus bukan hanya citra lembaga, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap negara. Padahal tanpa kepercayaan, demokrasi akan berubah menjadi arena kecurigaan yang tidak pernah berakhir.
Alarm Ekonomi yang Tidak Boleh Diremehkan
Di tengah persoalan tata kelola tersebut, ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat.
Meskipun kondisi ekonomi saat ini berbeda dengan krisis 1998, sejarah mengajarkan bahwa stabilitas ekonomi dan stabilitas politik memiliki hubungan yang sangat erat.
Kita masih mengingat bagaimana krisis moneter pada akhir 1990-an tidak hanya mengguncang pasar, tetapi juga mengguncang legitimasi politik nasional.
Tentu tidak tepat untuk menyamakan kondisi hari ini dengan masa tersebut. Namun, mengabaikan tanda-tanda peringatan juga merupakan kesalahan yang tidak kalah berbahaya.
Ekonomi bukan semata angka statistik. Ekonomi adalah persepsi, harapan, dan keyakinan masyarakat terhadap masa depan.
Ketika harapan mulai menurun, stabilitas sosial dan politik pun berpotensi ikut terpengaruh. Karena itu, pemerintah perlu merespons situasi ini dengan kebijakan yang menenangkan pasar, memperkuat kepercayaan investor, dan menjaga daya beli masyarakat.
Kepemimpinan ekonomi membutuhkan ketenangan, bukan kepanikan; membutuhkan strategi, bukan sekadar retorika.
Aceh, Andaman, dan Politik Keadilan
Dalam konteks Aceh, isu pengelolaan gas Andaman memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar proyek investasi.
Bagi masyarakat Aceh, persoalan ini berkaitan dengan keadilan historis, distribusi manfaat sumber daya alam, serta penghormatan terhadap semangat perdamaian yang telah dibangun sejak MoU Helsinki 2005.
Aceh memiliki pengalaman panjang dalam relasi pusat dan daerah. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang menyangkut sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi.
Pemerintah pusat perlu memahami bahwa stabilitas politik Aceh tidak hanya ditentukan oleh aspek keamanan, tetapi juga oleh rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.
Sejarah menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi sering kali menjadi sumber ketegangan politik yang berkepanjangan. Karena itu, suara yang disampaikan Aceh terkait Andaman semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa pembangunan berkelanjutan harus dibangun di atas fondasi keadilan.
Elite Berkuasa, Rakyat Bertahan
Salah satu paradoks terbesar Indonesia hari ini adalah semakin lebarnya jarak psikologis antara elite dan rakyat.
Elite sibuk mempertahankan kekuasaan. Rakyat sibuk mempertahankan kehidupan.
Elite berbicara tentang strategi politik. Rakyat berbicara tentang harga kebutuhan pokok.
Elite berbicara tentang koalisi. Rakyat berbicara tentang lapangan pekerjaan.
Dalam filsafat politik Aristoteles, tujuan utama negara adalah mewujudkan the good life, kehidupan yang baik bagi warga negara. Karena itu, ketika politik lebih banyak dihabiskan untuk mengurus elite daripada mengurus rakyat, politik kehilangan makna moralnya.
Kekuasaan pada akhirnya hanya menjadi arena perebutan posisi, bukan instrumen untuk menciptakan kesejahteraan.
Penutup: Membaca Tanda-Tanda Zaman
Indonesia belum berada di ambang kehancuran. Namun Indonesia sedang menghadapi ujian yang serius.
Korupsi yang terus berulang, tekanan ekonomi global, menurunnya kepercayaan publik, serta munculnya tuntutan keadilan dari daerah merupakan kombinasi yang tidak boleh dipandang ringan.
Dalam teori sistem politik David Easton, berbagai persoalan tersebut dapat menciptakan tekanan terhadap sistem politik apabila tidak dikelola secara tepat.
Karena itu, saat ini bangsa ini membutuhkan lebih dari sekadar kekuasaan. Indonesia membutuhkan keteladanan. Membutuhkan keberanian melakukan koreksi. Membutuhkan transparansi. Membutuhkan kejujuran politik. Dan yang paling penting, membutuhkan pemimpin yang mampu mendengar suara rakyat sebelum suara itu berubah menjadi kemarahan.
Sebab sejarah selalu mengajarkan satu pelajaran yang sama:
Bangsa-bangsa besar jarang runtuh karena musuh dari luar. Mereka lebih sering melemah karena gagal membaca tanda-tanda peringatan dari dalam dirinya sendiri.
Banda Aceh, 5 Juni 2026
Redaksi Aswinnews.com
