🖋️ Penulis: Ine | Kaperwil DKI Jakarta
🗞️ Editor: Kenzo – Redaksi Aswinnews.com, Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-update
Jakarta, Aswinnews.com – Konflik lahan adat di Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali memanas setelah bentrokan berdarah antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada September 2025. Tragedi ini menimbulkan luka mendalam sekaligus sorotan publik terhadap kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang sebelumnya menganugerahkan penghargaan kepada perusahaan tersebut.
Penghargaan di Tengah Konflik
Pada 15 Agustus 2025, sebulan sebelum bentrokan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan Penghargaan Prima Wana Karya 2025 kepada PT TPL untuk kategori Bahan Baku Kayu Tanaman. Keputusan itu menuai kritik karena tiga bulan sebelumnya Ephorus HKBP telah menyerukan penghentian operasi PT TPL dalam pertemuan resmi dengan sang menteri.
Alih-alih menindaklanjuti seruan itu, penghargaan justru dianggap memberi “legitimasi simbolik” kepada korporasi di tengah penderitaan masyarakat.
“Masa sudah di-warning, malah dikasih penghargaan. Menteri yang justru bikin gaduh,” tegas Maret Samuel Sueken, Ketua Umum JPKP.
Aktivis agraria Sumut, Rudi C. Tanjung, SH, menyebut penghargaan itu sebagai tameng moral bagi perusahaan.
“Ini seperti memberi stempel bersih, padahal masyarakat masih berdarah-darah memperjuangkan haknya,” ujarnya.
Akar Masalah: Sengketa Tanah Adat
Konflik berawal dari izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikantongi PT TPL. Masyarakat adat Sihaporas menegaskan mereka tidak pernah melepaskan tanah adat, sementara perusahaan mengklaim memiliki HGU sah.
Sejak 2015 penolakan warga terus berlangsung hingga akhirnya pecah bentrokan pada September 2025 yang menimbulkan korban luka dan trauma. Upaya mediasi oleh aparat dan Wakil Bupati Simalungun hingga kini belum menghasilkan kesepakatan final.
Kritik terhadap Pemerintah
Keputusan pemberian penghargaan dinilai sebagai sinyal keliru negara.
“Seolah-olah negara lebih menghargai capaian produksi ketimbang penderitaan rakyat,” kritik Rudi.
Pengamat kebijakan publik menilai perlu adanya audit independen terhadap legalitas HGU, dampak ekologis, dan dampak sosial-ekonomi PT TPL. Usulan yang berkembang adalah skema bapak angkat tanaman rakyat dalam wilayah konsesi, agar masyarakat tetap mendapat manfaat ekonomi tanpa kehilangan hak adat.
Kontroversi Raja Juli Antoni
Raja Juli Antoni kerap dijuluki “Menteri Tukang Gaduh” karena sederet kontroversi:
Skandal Gaple/Domino: foto bermain kartu dengan eks-terduga pembalak liar Azis Wellang viral.
Nepotisme Proyek FOLU Net Sink 2030: 11 kader PSI masuk ke dalam struktur proyek lingkungan nasional.
Bagi-bagi jabatan kader PSI di kementerian.
Sindiran politik di media sosial, termasuk terhadap tokoh oposisi.
Pernyataan kontroversial terkait politik identitas dan ormas sipil.
Menurut pengamat politik di Jakarta, sikap dan kebijakan Raja Juli berpotensi merusak wibawa kementerian dan menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo.
“Kalau terus dipertahankan, kegaduhan Raja Juli bukan hanya merusak kementerian, tapi juga bisa jadi beban besar bagi Presiden,” ujarnya.
Jangan Balut Luka dengan Penghargaan
Aktivis sipil menegaskan bahwa negara tidak boleh menutup luka sosial dengan penghargaan yang hanya menonjolkan sisi produksi.
“Lihat juga luka sosial yang menganga, jangan cuma angka produksi,” tegas Sueken, Sabtu (27/9).
Jika konflik di Simalungun tidak segera diselesaikan dengan keadilan restoratif, kepercayaan publik terhadap negara akan semakin terkikis.
Catatan Redaksi:
Aswinnews.com menghimpun informasi ini dari sumber resmi, pernyataan aktivis, serta pengamat kebijakan publik. Redaksi menegaskan bahwa konflik agraria adalah persoalan serius yang menyangkut hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, serta wibawa negara. Pemerintah diharapkan mengambil langkah bijak dan berpihak pada rakyat dengan solusi yang adil, transparan, dan inklusif.
