Demontrasi Massal Indonesia Menjadi Sorotan Dunia Internasional: Apakah Ada Pelanggaran HAM Di Dalam Penanganan Demontrasi Dan Apa Kebijakan Politiknya.

Oleh Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).

MAJALENGKA,Aswinnews.com – Ketika gemuruh demontrasi massal di Indonesia, mata dunia kaget terperanjat dan mulai meneliti mengamati apa yang terjadi di Indonesia tentang stabilitas nasional, Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat, khususnya tentang bagaimana proses penanganan aksi demontrasi, apakah ada pelanggaran HAM atau apakah terjadi pembungkaman aktivis yang menyerukan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta menyerukan penegakan supremasi hukum dan kini Dunia Internasional mulai menatap Indonesia.

Berikut adalah sorotan internasional terhadap demonstrasi massal di Indonesia, berdasarkan liputan media global, pernyataan organisasi internasional, dan perhatian yang berkembang di dunia maya—berkaitan dengan peristiwa terbaru (awal September 2025):

Media Internasional

• Times of India
  Menyoroti kemarahan publik terhadap tunjangan perumahan parlemen sebesar Rp50 juta per bulan, aksi pembakaran kantor polisi dan DPR, serta setidaknya enam orang tewas dan lebih dari 1.200 ditahan. UN menyerukan penyelidikan atas penggunaan kekuatan berlebihan, sementara negara-negara seperti AS, Australia, dan Prancis mengeluarkan peringatan perjalanan. TikTok bahkan membatasi fitur siaran langsungnya di Indonesia.
• Financial Times
  Menyorot bahwa praktik tunjangan besar untuk anggota parlemen memicu amarah saat rakyat menanggung beban ekonomi; protes ini menggambarkan ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan kebijakan ekonomi yang memperkay elit.
• The Australian
  Menyebut setidaknya tujuh orang tewas, lebih dari 1.200 ditahan, dan mengungkap kecaman dari Human Rights Watch atas penahanan sewenang-wenang dan kritik terhadap kebijakan represif.
• Reuters
  Memberitakan penggunaan gas air mata dan peluru karet dekat kampus Bandung, kritikan internasional terhadap pendekatan represif, serta tuntutan penyelidikan dari Human Rights Watch dan PBB.
• AP News
  Menyampaikan setidaknya tujuh orang tewas, ratusan luka-luka, dan lebih dari 1.200 tahanan. Presiden Prabowo kemudian memutuskan mencabut tunjangan DPR dan menunda perjalanan luar negeri anggota parlemen, sekaligus membuka penyelidikan untuk kasus kematian pengemudi ojek online.
• Washington Post
  Mencatat perluasan tuntutan demonstran—mulai dari upah minimum, transparansi, hingga reformasi struktural—serta protes mahasiswa yang mengingatkan pada masa Reformasi 1998.
• AP News (artikel lainnya)
  Menggaris bawahi tekanan ekonomi, bangunan publik dibakar, dan langkah pemerintah yang mencabut tunjangan parlemen untuk meredam protes.
• Reuters (analisis)
  Menyebut ini sebagai kerusuhan paling parah dalam dua dasawarsa, memicu peringatan terhadap stabilitas politik dan dukungan investor.

Pernyataan dan Reaksi Organisasi Internasional

• Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
  Menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap potensi pelanggaran HAM dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan. Juga menekankan pentingnya dialog dan kebebasan pers.
• ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)
  Mengecam penggunaan kekerasan oleh polisi, menyerukan akuntabilitas, dialog dengan demonstran, dan reformasi mendasar untuk menjaga demokrasi.
• FORUM-ASIA
  Memberikan kecaman keras terhadap kekerasan sistemik di berbagai demonstrasi sebelumnya, termasuk penghilangan paksa dan pelanggaran hak protes, serta menyoroti bagaimana pelaksanaan hak berkumpul damai terus dibatasi.
• Asia Justice & Rights (TrendAsia juga meliput)
  Menyampaikan solidaritas internasional, menyoroti dasbor tuntutan protes—mulai dari kenaikan UMK, penghapusan outsourcing, reformasi pajak hingga UU Pemilu. Laporan juga menyebut penggunaan gas air mata kedaluwarsa serta penahanan yang menyasar anak-anak dan aktivis.
• Suara Publik dan Media Sosial (Internasional)
  Di berbagai platform seperti Reddit, pengguna asing membagikan perhatian terhadap kemunduran demokrasi, kekerasan terhadap demonstran, dan harapan agar komunitas dunia memberi tekanan terhadap pemerintah. Contohnya:

“We urge the government to take immediate and decisive action in the interest of the people, not just a select few.”

“Kami mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas demi kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir orang yang dipilih”.

Internasional Trust

Dengan situasi dan kondisi seperti ini diperlukan langkah cepat dalam membangun Internasional Trust agar kredibilitas Negara bisa membaik dan mendapat dukungan internasional, dalam membangun kepercayaan internasional diperlukan peran dan bukti nyata bukan hanya sekedar gimmick dan retorika semata khususnya dalam mensikapi situasi dan kondisi yang cukup genting,

Maka Prabowo Subianto saat ini diperlukan keberanian dan ketepatan dalam mengambil keputusan yang tidak ambigu, artinya jelas, tegas dan tepat sesuai aspirasi yang berkembang di tengah demontrasi massal serta tidak mengecewakan dan menyakiti hati rakyat, sehingga di mata internasional tentang stabilitas nasional dan HAM terjaga, terpelihara dan aman. Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi di kancah dunia. ***