Jakarta -aswinnews.com- Politik sering kali berbicara lebih lantang melalui ruang kosong daripada pidato yang panjang. Dalam dunia kekuasaan, jarak beberapa kursi dapat dibaca sebagai sebuah kalimat, bahkan sebuah bab.Jakarta. 21 Juli 2026

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026 menyisakan satu gambar yang terus beredar: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk sejajar dengan para menteri, di samping Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bukan di sisi Presiden sebagaimana lazimnya.

Istana menjelaskan bahwa itu semata persoalan teknis. Penjelasan itu sah. Namun, dalam politik, simbol sering kali memiliki umur yang lebih panjang daripada klarifikasi.
Publik tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga membaca apa yang dipertontonkan.

Bahasa kekuasaan memang tidak selalu diucapkan. Ia hadir dalam gestur, protokol, posisi duduk, hingga arah pandangan.

Sorotan kamera kemudian menangkap wajah Gibran yang tampak datar. Tentu, ekspresi seseorang tidak dapat dijadikan bukti mengenai apa yang sedang dipikirkan atau dirasakannya.

Namun, citra politik bekerja melalui persepsi. Dan persepsi itulah yang kemudian memunculkan berbagai tafsir tentang posisi politik sang wakil presiden.

Di belakang semua itu, publik melihat dinamika hubungan antara pusat kekuasaan baru dan warisan kekuasaan lama.

Beragam pengamat dan tokoh politik telah menyampaikan pandangan yang berbeda-beda mengenai relasi Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Sebagian membaca adanya jarak yang semakin melebar, sementara yang lain menilai hubungan keduanya tetap berada dalam koridor politik yang wajar.

Semua itu masih berada di wilayah analisis, bukan fakta yang telah dipastikan.
Yang jelas, Gibran berada pada posisi yang tidak sederhana.

Sejak awal pencalonannya, polemik mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 telah menjadi beban politik yang terus melekat. Beban itu tidak otomatis hilang ketika pemilu selesai. Ia terus mengikuti setiap langkah politik yang diambil.
Kini, setiap simbol yang muncul akan selalu ditafsirkan melalui beban sejarah tersebut.

Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah posisi duduk itu disengaja atau tidak. Pertanyaannya adalah: apakah Wakil Presiden masih memainkan peran politik yang nyata dalam pemerintahan, atau justru perlahan menghilang dari pusat pengambilan keputusan?
Sebab dalam politik, seseorang tidak selalu disingkirkan melalui pemecatan. Kadang-kadang ia cukup dilupakan.

Dan ketika seorang wakil presiden mulai lebih sering hadir sebagai simbol daripada sebagai aktor, publik akan bertanya: apakah Indonesia masih memiliki seorang wakil presiden yang bekerja di jantung pemerintahan, atau hanya seorang pejabat yang keberadaannya semakin samar dalam panggung kekuasaan?