Diduga Kebal Hukum, Pedagang Ayam Penyet Di Neglasari: Hukum Atau Pemerintah yang Sedang Diuji?

Oleh: Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)

MAJALENGKA Aswinnews.com– Wibawa negara hukum ditentukan oleh konsistensi dalam menegakkan aturan. Ketika dugaan pelanggaran yang telah berulang kali dilaporkan masyarakat belum memperoleh kepastian penyelesaian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ketertiban umum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Persoalan yang menjadi sorotan terjadi di kawasan Kompleks Neglasari, Kelurahan Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka. Berdasarkan informasi dari warga, dugaan penggunaan ruang jalan umum untuk kepentingan usaha telah disampaikan kepada berbagai instansi, mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, Satpol PP hingga Bupati Majalengka. Namun, menurut warga, hingga kini belum terlihat adanya penindakan yang memberikan kepastian hukum.

Jika informasi tersebut benar, maka publik berhak mempertanyakan mengapa laporan yang telah disampaikan secara berjenjang belum membuahkan penyelesaian yang tegas.

Perhatian masyarakat juga tertuju pada adanya surat pernyataan bermeterai tertanggal 25 Maret 2026 yang, menurut dokumen yang beredar, ditandatangani oleh pihak terkait di hadapan warga dan diketahui oleh pejabat Satpol PP Kabupaten Majalengka. Dalam surat tersebut disebutkan adanya komitmen untuk menaati peraturan, memperbaiki dugaan pelanggaran dalam waktu tujuh hari, serta bersedia ditertibkan apabila tidak memenuhi isi pernyataan.

Apabila dokumen tersebut benar dan sah, maka pemerintah dinilai telah memiliki dasar administratif untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana komitmen tersebut diawasi dan ditegakkan.

Warga juga menyebut aktivitas usaha di lokasi tersebut masih berlangsung bahkan disebut semakin ramai. Informasi tersebut tentu perlu diverifikasi oleh pemerintah. Namun apabila terbukti benar, kondisi itu berpotensi menimbulkan persepsi bahwa terdapat pihak yang seolah tidak tersentuh oleh penegakan hukum.

Tulisan ini bukan untuk menghakimi pelaku usaha. Setiap warga negara memiliki hak mencari nafkah dan menjalankan usaha. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati hak masyarakat atas fasilitas umum serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum. Jika setelah pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran, hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka beserta dasar hukumnya. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan tanpa pandang bulu.

Prinsip equality before the law mengharuskan setiap warga diperlakukan sama di hadapan hukum. Konsistensi dalam menerapkan prinsip tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan ketidaktegasan hanya akan memunculkan spekulasi dan menurunkan wibawa pemerintah.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas PUTR, serta instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan penanganan persoalan ini. Transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.

Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan sekadar penertiban sebuah tempat usaha yang diduga melanggar aturan, melainkan konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil. Masyarakat menantikan kepastian melalui langkah nyata yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

---

Penulis:
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)