Aceng Syamsul Hadie Kecam Dugaan Sikap Diskriminatif Ketua DPRD Kuningan terhadap Insan Pers

Kuningan, Aswinnews.com – Undangan terbatas yang diterbitkan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan untuk kegiatan bertajuk “Ngobrol Bareng Insan Pers dan Legislatif” memicu kekecewaan di kalangan wartawan. Kegiatan yang bertujuan mempererat kemitraan tersebut dinilai sejumlah pihak justru menimbulkan kesan eksklusif dan memunculkan pertanyaan mengenai komitmen lembaga legislatif terhadap prinsip keterbukaan.

Ketua Dewan Pembina Pusat Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., M.M., menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, apabila benar hanya sebagian wartawan yang diundang tanpa mekanisme yang transparan dan tanpa penjelasan yang memadai, maka hal itu berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif.

«”Ketua DPRD Kabupaten Kuningan jangan bersikap diskriminatif terhadap wartawan dan jangan mencederai martabat pers,” tegas Aceng Syamsul Hadie.»

Menurut Aceng, pers bukanlah kelompok yang dapat dipilih berdasarkan kedekatan ataupun pertimbangan subjektif. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, melakukan kontrol sosial, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

“DPRD merupakan lembaga publik yang dibiayai oleh uang rakyat. Setiap kegiatan yang mengatasnamakan kemitraan dengan insan pers semestinya dilandasi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan perlakuan yang adil. Ketika sebagian wartawan merasa tidak diakomodasi tanpa alasan yang jelas, wajar apabila muncul persepsi adanya perlakuan yang tidak setara,” ujarnya.

Ia juga menilai, apabila penyusunan daftar undangan dilakukan tanpa koordinasi yang memadai dengan pihak yang memiliki data wartawan aktif, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan prasangka dan mengurangi kepercayaan antara lembaga legislatif dan komunitas pers.

Lebih lanjut, Aceng mengingatkan bahwa Ketua DPRD bukan hanya pemimpin lembaga legislatif, tetapi juga simbol kedewasaan demokrasi di daerah.

“Setiap kebijakan yang menyangkut hubungan dengan publik harus mempertimbangkan dampak sosial dan etikanya. Demokrasi tidak tumbuh dalam ruang yang eksklusif, tetapi berkembang melalui keterbukaan terhadap kritik, dialog, dan penghormatan terhadap keberagaman suara,” katanya.

Aceng menegaskan bahwa insan pers tidak menuntut perlakuan istimewa, melainkan perlakuan yang adil. Menurutnya, wartawan dari media besar maupun kecil, lokal maupun nasional, memiliki kedudukan yang sama selama menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.

Karena itu, ia meminta Ketua DPRD Kabupaten Kuningan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan peserta dalam kegiatan tersebut.

“Transparansi merupakan bentuk penghormatan kepada publik sekaligus langkah untuk meredam polemik yang berkembang. Sikap diam hanya akan memperbesar ruang spekulasi dan mengikis kepercayaan publik,” ujarnya.

Aceng berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi seluruh lembaga pemerintah agar membangun kemitraan dengan insan pers secara terbuka, adil, dan tidak membedakan latar belakang media maupun organisasi profesi.

«”Pers tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Pers hanya menuntut penghormatan terhadap prinsip kesetaraan, profesionalisme, dan keterbukaan. Ketika ruang kemitraan dibatasi secara tidak transparan, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan dengan wartawan, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.»

---

Sumber: Aceng Syamsul Hadie (ASH)
Editor: Tim Redaksi Aswinnews.com

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari Ketua DPRD Kabupaten Kuningan terkait kritik tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.