Penulis: Michael Hontong | Editor: Kenzo
AswinNews.com — Tajam, Akurat, Berimbang, Terpercaya, dan Ter-Update
MANADO — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar pada Selasa (10/6/2025) mendadak memanas ketika Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow, menyampaikan interupsi tajam di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2044.
Di hadapan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, dan para legislator lainnya, Walukow menyoroti kasus meninggalnya Gabriel Sineleyan, pasien yang dirawat selama dua bulan di RSUP Prof. Kandou Manado.
“Sangat disayangkan, sampai ajal menjemput, alat medis untuk operasi bedah di RSUP Kandou belum juga diperbaiki. Ini sungguh memilukan,” tegas Walukow, anggota Komisi I DPRD Sulut.
Ia mendesak Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap fasilitas kesehatan di Sulawesi Utara, khususnya terkait ketersediaan dan kesiapan alat medis.
“Ini tamparan keras bagi pelayanan publik kita. Jangan sampai ada lagi warga yang kehilangan nyawa hanya karena alat medis rusak,” katanya dengan nada geram.
Gubernur Selvanus: Kepemimpinan Kandou Lemah, Akan Kami Koordinasikan ke Pusat
Menanggapi interupsi tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan empatinya atas kejadian yang telah viral di media sosial itu. Meskipun RSUP Kandou berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, ia menyatakan akan segera berkoordinasi secara vertikal.
“Saya sudah banyak mendengar masalah di RSUP Kandou. Walaupun ini bukan kewenangan provinsi, kami akan panggil manajemen rumah sakit dan minta klarifikasi,” ujar Selvanus.
Gubernur juga menyoroti lemahnya kepemimpinan di RSUP Kandou sebagai salah satu akar masalah dalam buruknya pelayanan.
“Saya melihat manajemen di sana sangat lemah. Ini harus segera dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Catatan Redaksi
Kasus Gabriel Sineleyan membuka tabir krisis sistemik dalam layanan kesehatan rujukan di Sulawesi Utara. Diperlukan sinergi antara DPRD sebagai pengawas anggaran dan kebijakan, serta pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi koordinasi lintas instansi dengan pusat. Jangan sampai nyawa warga kembali melayang hanya karena abainya sistem manajemen rumah sakit.
