Jakarta, 27 Juni 2025 – Aswinnews.com
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA), Universitas Mathla’ul Anwar, dan Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menggelar webinar bertajuk “Menyoal Efektivitas Satgas Anti Premanisme dan Ormas Bermasalah”, Jumat (27/6), melalui Zoom Meeting.
Acara yang dipandu Peneliti BRIMA, Ratnasari, ini menghadirkan sejumlah pembicara kunci, di antaranya Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum Kemendagri, Budi Arwan, Presiden LIRA Andi Syafrani, Ketua YLBHI Muhamad Isnur, Wakil Rektor I Universitas Mathla’ul Anwar Dr. H. Ali Nurdin, serta Direktur BRIMA Asep Rohmatullah. Para narasumber tampil dengan gagasan kritis dan tajam.
Dekonstruksi Premanisme dan Rehabilitasi Peran Ormas
Dalam paparannya, Presiden LIRA Andi Syafrani menegaskan bahwa negara tidak seharusnya menyamakan tindakan premanisme dengan identitas organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurutnya, premanisme adalah perilaku yang dapat dilakukan siapa saja, dan tidak otomatis melekat pada ormas.
“Premanisme adalah tindakan, bukan identitas. Tidak semua kekerasan lahir dari ormas, dan tidak semua ormas menyemai kekerasan,” tegas Andi.
Ia menyayangkan kebijakan yang seringkali menstigma ormas secara seragam, padahal banyak ormas seperti Mathla’ul Anwar dan LIRA yang telah berkontribusi dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan advokasi publik.
Andi juga mempertanyakan efektivitas Satgas Anti Premanisme yang dinilainya tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Ia mengingatkan agar pembentukan satgas tidak sekadar menjadi reaksi instan tanpa peta jalan yang terukur.
“Apakah semua ormas harus terdaftar untuk diakui negara? Apa fungsi konkret Satgas ini? Bagaimana publik dapat mengukur akuntabilitas mereka?” tanyanya kritis.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya sistem hukum yang adil dan terbuka, serta mekanisme pengaduan publik yang aman. “Negara harus menjadi penjamin keadilan, bukan wasit yang berat sebelah,” ujarnya.
Soroti Stigma dan Dualisme Ormas
Andi Syafrani juga menyoroti persoalan tumpang tindih dan dualisme ormas. Dari 617 ribu ormas yang terdaftar, banyak yang mengalami konflik internal seperti yang terjadi pada PERADI dan KNPI.
“Kita terjebak dalam pluralisme kelembagaan tanpa arah. Ini bukan soal jumlah, tetapi soal tata kelola dan standar pembinaan,” tegasnya.
Ia mengkritik adanya perlakuan hukum yang diskriminatif terhadap ormas. Menurutnya, ormas yang berkontribusi pada masyarakat harus diapresiasi, bukan dicurigai. “Keadilan tidak mengenal kasta ormas,” ujarnya menutup.
Wacana Kritis dari Para Narasumber
Sejalan dengan Andi, Direktur BRIMA Asep Rohmatullah menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang konkret dalam mengukur efektivitas Satgas Anti Premanisme.
“Jangan sampai Satgas hanya menjadi lip service, ramai di awal, senyap di akhir,” kritik Asep.
Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum Kemendagri, Budi Arwan, menjelaskan landasan hukum pembentukan satgas serta pentingnya peran lintas kementerian dan pemda dalam pembinaan ormas. Ia menegaskan bahwa Satgas bukan alat represif, melainkan katalis bagi ormas yang sehat.
Sementara itu, Ketua YLBHI Muhamad Isnur mengkritisi negara yang kerap membiarkan relasi kekuasaan informal dalam premanisme. Ia juga mengusulkan agar istilah “badan hukum” dalam regulasi diubah menjadi “terdaftar” untuk memudahkan proses legalitas ormas.
Wakil Rektor I Universitas Mathla’ul Anwar, Dr. H. Ali Nurdin, menilai premanisme sebagai fenomena sosial yang telah lama berakar dalam sejarah kekuasaan. Ia mengusulkan solusi rehabilitatif dengan pendekatan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi eks pelaku kekerasan, sebagaimana pernah diterapkan di Kolombia.
Menuju Tata Kelola Ormas yang Adil dan Inklusif
Webinar ini menyimpulkan bahwa penanganan premanisme harus menyentuh akar persoalan sosial, bukan sekadar pendekatan represif. Pembinaan ormas perlu melibatkan lintas kementerian dan membuka partisipasi publik secara luas.
Presiden LIRA Andi Syafrani menegaskan bahwa ormas adalah bagian penting dari demokrasi yang harus dirangkul, bukan dicurigai. “Satgas yang efektif adalah yang memberi rasa aman, bukan rasa diawasi,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bahwa negara harus bersikap adil, arif, dan reflektif dalam menata ulang relasi dengan ormas. Jika dijalankan dengan pendekatan yang transparan dan berkeadilan, ormas akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan, bukan sumber kegaduhan.
Penulis: Torkis P. Hasibuan
Editor: Abahroy
Redaksi: Aswinnews.com
