🖊️ Reporter: LR | Editor: Kenzo
📍 JOMBANG – ASWINNEWS.COM – Tajam, Akurat, Berimbang, Terpercaya, dan Ter-Update
Sebuah acara yang semula dijanjikan sebagai dialog interaktif bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada Jumat (27/6/2025) di Pendopo Kabupaten Jombang, justru berubah menjadi ajang pelantikan organisasi lain. Hal ini memicu kekecewaan dari Pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Jombang.
Undangan resmi yang disebarkan menyebutkan kegiatan berupa “dialog bersama menteri”, namun saat hadir di lokasi, peserta justru disuguhkan kegiatan pelantikan pengurus organisasi Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI).
“Kalau dari awal disebut pelantikan PABPDSI, tentu teman-teman Abpednas tidak akan hadir. Ini soal kejujuran isi undangan, bukan masalah antarorganisasi,” tegas Achmad Zazuli, Ketua Abpednas terpilih Kabupaten Jombang, kepada media.
Zazuli menilai ada indikasi manipulasi agenda yang berpotensi memecah soliditas BPD di Jombang. Ia menyayangkan langkah Pemerintah Kabupaten Jombang yang dinilai tidak transparan dalam menyampaikan agenda sebenarnya.
“Kami kecewa bukan dengan PABPDSI, tapi dengan panitia dan teknis undangan yang tidak jujur. Seolah-olah ini hanya dialog, nyatanya pelantikan,” ujarnya.
Menurut data Abpednas, lebih dari 90 persen BPD di Jombang telah bergabung ke dalam Abpednas, dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 2.600 orang. Bahkan, sebagian besar telah memiliki atribut resmi keorganisasian.
Achmad Zazuli juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya telah beraudiensi dengan Bupati Jombang, yang bahkan menyampaikan dukungan dan janji pelantikan Abpednas pada akhir Juni 2025.
“Dua minggu lalu kami sudah audiensi dan dijanjikan pelantikan Abpednas. Bupati mendukung penuh. Tapi yang terjadi hari ini justru pelantikan organisasi lain. Ini membuat kami bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?” lanjut Zazuli.
Ia menambahkan bahwa pihak Abpednas tetap akan mengikuti arahan dari pembina teknis BPD, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin.
Namun sayangnya, saat dimintai konfirmasi oleh awak media di lokasi, Sholahuddin memilih menghindar dan menolak memberikan pernyataan.
📌 Catatan Redaksi:
Perbedaan substansi antara isi undangan resmi dan agenda sebenarnya dalam sebuah acara pemerintah dapat berdampak serius pada kepercayaan publik, terutama dalam forum yang melibatkan ribuan perwakilan kelembagaan desa. Pemerintah daerah sepatutnya menjaga transparansi dan netralitas dalam setiap kegiatan formal, khususnya jika berkaitan dengan organisasi strategis seperti BPD.
