Isu Dugaan Pungli Biaya Perpisahan Di SDN 1 Sukamanah Bojong Mencuat, Kepala Sekolah Buka Suara

Purwakarta, Aswinnews.com – Isu dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencuat di lingkungan pendidikan. Kali ini, kabar tersebut menyeret SDN 1 Sukamanah terkait rencana biaya kegiatan perpisahan sekolah.

Sejumlah wali murid mengaku keberatan atas informasi adanya tarikan dana sebesar Rp200.000 per siswa. Pungutan itu disebut-sebut menyasar siswa dari kelas 1 hingga kelas 5, sehingga dinilai memberatkan di tengah kebijakan pendidikan gratis dari pemerintah.

• Baca Juga Geger, Dugaan Pungli Dilakukan Oknum Lurah di Kulonprogo

“Kami merasa keberatan, apalagi alasannya untuk biaya perpisahan. Nilainya cukup besar, terlebih untuk anak-anak yang belum lulus,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SDN 1 Sukamanah, Iin Iskandar, memberikan klarifikasi tegas. Ia membantah adanya penetapan nominal maupun pungutan wajib seperti yang beredar.

“Soal adanya pungutan sebesar Rp200.000 untuk kelas 1 sampai kelas 5, saya tegaskan itu tidak benar. Saya sudah mengingatkan agar tidak ada pungutan yang memberatkan. Kami tidak ingin kegiatan kenaikan kelas atau samenan menimbulkan masalah,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, pihak sekolah bersama komite dan orang tua siswa telah melakukan musyawarah untuk membahas rencana kegiatan kenaikan kelas. Menurutnya, konsep acara akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wali murid.

• Baca Juga Tim Futsal SMA Negeri 1 Jatitujuh Tembus Empat Besar di Ajang Bergengsi Asura Futsal Competition 2026

“Kami memfasilitasi musyawarah. Apakah nanti dibuat sederhana atau ada tambahan hiburan, semuanya diserahkan kepada kesepakatan orang tua,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan hingga saat ini belum ada penarikan dana dalam bentuk apa pun dari pihak sekolah.

“Belum ada penetapan nominal, apalagi pemungutan. Kebijakan kami jelas, tidak ada toleransi untuk pungli. Jika ada sumbangan, harus bersifat sukarela tanpa paksaan,” tambahnya.

Terkait siswa kelas 6, Iin menyebut kemungkinan adanya inisiatif dari orang tua untuk menabung biaya perpisahan, namun hal tersebut sepenuhnya merupakan kesepakatan internal wali murid.

Di sisi lain, masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dapat terus melakukan pengawasan dan pembinaan guna memastikan transparansi pengelolaan dana di sekolah.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat, serta kegiatan sekolah tetap berjalan dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan.

---

Penulis Yosep l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate