Bandung – AswinNews.com —
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terus mematangkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 melalui uji publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah ini dilakukan guna memastikan regulasi serta petunjuk teknis yang disusun benar-benar matang, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Uji publik tersebut menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya DPRD, Ombudsman, forum komunikasi kepala sekolah, hingga perwakilan orang tua siswa.
Desa Babadan: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai “BLT”
Keterlibatan berbagai elemen ini diharapkan mampu memberikan masukan yang komprehensif demi penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru di Jawa Barat.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, menyampaikan bahwa proses uji publik merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai harapan bersama.
“Sehingga, nanti pelaksanaannya bisa sesuai dengan harapan bersama dan berjalan lancar,” ujarnya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Tikomdik Disdik Jabar, Kamis (9/4/2026).
Pada pelaksanaan tahun ini, Disdik Jabar juga akan menerapkan kebijakan pemetaan wajib bagi seluruh siswa kelas IX.
Pemetaan tersebut mencakup siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri maupun swasta, sebagai upaya untuk mempersiapkan proses penerimaan yang lebih terarah dan terukur.
Selain itu, Disdik Jabar membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Disdik Jabar berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lancar, adil, transparan, serta memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
Sumber : Disdik Prov Jabar
🖊️ Laporan Jurnalis: Maztho
✍️ Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
