Banda Aceh Aswinnews.com-Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).
Forum ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus wadah untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan sarana strategis untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
“Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Selaraskan Program, Hindari Tumpang Tindih
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif guna menghindari tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, serta penyusunan indikator kinerja yang kurang relevan.
RKPA Tahun 2027 sendiri berperan sebagai penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional, sehingga konsistensi dan keselarasan perencanaan menjadi kunci utama.
Fokus Pembangunan: Tangguh Pascabencana
Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan 2027, yakni percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
Tema tersebut dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas utama, di antaranya:
- Penguatan syariat Islam
- Penurunan angka kemiskinan
- Penciptaan lapangan kerja
- Transformasi digital
- Peningkatan kualitas SDM dan lingkungan hidup
- Tantangan Ekonomi Masih Nyata
M. Nasir juga memaparkan sejumlah indikator makro yang masih menjadi tantangan pembangunan Aceh.
Pertumbuhan ekonomi hingga 2025 tercatat 2,97 persen, terdampak bencana alam
- Target pertumbuhan pada 2029 sebesar 6,6 persen
- Tingkat kemiskinan masih 12,22 persen (September 2025), ditargetkan turun ke 6,39–7,39 persen pada 2029
- Inflasi tahunan mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026
Ia menekankan pentingnya program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Baca Juga Makom Albab Audiensi dengan Bupati Indramayu, Sampaikan Rekomendasi Hasil Muscab
Pembangunan Harus Adaptif Risiko
Sebagai daerah rawan bencana, Aceh dituntut mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, M. Nasir mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Penulis Drs M Isa Alima l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate
