Veteran Pejuang 1975/1976 Kabupaten Belu Desak Penegakan Hukum atas Dugaan Pelanggaran di Macab LVRI

Belu – AswinNews.com —
Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1975/1976 yang tergabung dalam kelompok Partisan dan Windra se-Kabupaten Belu kembali menyuarakan tuntutan keadilan terkait aksi damai yang telah mereka lakukan pada 1 Oktober 2025, pukul 14.00 WITA hingga selesai, di Kantor Macab LVRI Kabupaten Belu, Kilometer 16.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian pendapat di muka umum yang sebelumnya juga dilakukan di Polres Belu, dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Para veteran menyatakan kekecewaan dan keprihatinan mendalam karena hingga saat ini belum ada proses hukum terhadap pihak yang mereka laporkan, yakni Stefanus Atok Bau, selaku Ketua Macab LVRI Kabupaten Belu, meskipun berbagai dugaan pelanggaran telah disampaikan secara resmi.
Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Identitas
Dalam pernyataan tertulis yang diterima AswinNews.com, para veteran mengungkap dugaan adanya dua identitas kependudukan (KTP) yang dimiliki oleh Stefanus Atok Bau, dengan perbedaan tahun lahir, nama, alamat, serta tanda tangan.

Perbedaan data tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan maupun Undang-Undang Veteran RI.

Ketidaksesuaian data juga disebutkan muncul antara dokumen kependudukan dengan dokumen gerejawi berupa surat baptis dan surat perkawinan, yang semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran administrasi dan hukum.

Dugaan Poligami Tanpa Dasar Hukum
Para veteran juga melaporkan dugaan bahwa Stefanus Atok Bau memiliki lebih dari satu istri, yang disebut mencapai lima orang. Salah satu istri yang terakhir diketahui, bernama Susanti Fahik, saat ini disebut menjabat sebagai Bendahara Macab LVRI Kabupaten Belu, yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan organisasi veteran.

Dugaan Penyalahgunaan dan Pemalsuan SK Tunjangan Veteran
Selain persoalan identitas, laporan juga memuat dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan SK Tunjangan Veteran, termasuk atas nama almarhum Veteran Antonio De Araujo, dengan nilai tunjangan yang mencapai Rp2.600.000 per bulan, terdiri dari tunjangan veteran dan tunjangan ahli waris.

Para veteran menilai perbuatan tersebut mencederai kehormatan dan martabat Veteran Republik Indonesia, serta merugikan negara dan sesama pejuang.
Dugaan Penipuan terhadap Sesama Veteran
Salah satu korban yang disebutkan dalam laporan adalah Leandro Duarte, Veteran Pejuang 1975/1976, yang mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp5.300.000 kepada Stefanus Atok Bau untuk pengurusan SK Tunjangan Veteran 100 persen. Namun hingga kini, hak tersebut tidak diterimanya.

Kasus serupa disebut juga dialami oleh sekitar 21 veteran lainnya, yang mengaku telah menyetor sejumlah uang, tetapi SK mereka ditahan, diganti nama, atau dialihkan kepada pihak lain.

Desakan Penegakan Hukum
Para veteran menegaskan bahwa mereka adalah pejuang asli 1975/1976 yang namanya tercatat dalam data resmi Kesbangpol Kabupaten Belu, pada masa wilayah tersebut berada di bawah komando Kodim 1605 Belu dan Korem 161/Wira Sakti.
Untuk itu, mereka meminta perhatian dan bantuan dari media AswinNews.com Kabupaten Belu, serta dukungan pengawasan dari Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Republik Indonesia (LPKPRI RI) dan LBH LPKPRI RI DPP Pusat, agar dugaan pelanggaran tersebut dapat diproses secara adil dan transparan sesuai hukum yang berlaku.

🖊️ Laporan Jurnalis: Raphael Fahik
✍️ Editor: Abah Roy | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update