LSM Trinusa Soroti Dugaan Anomali LHKPN Sekwan DPRD Bandar Lampung, Desak KPK dan PPATK Lakukan Pemeriksaan

Bandar Lampung – AswinNews.com —
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk segera melakukan audit khusus terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Tri Paryono, Sekretaris DPRD Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Desakan tersebut disampaikan setelah LSM Trinusa menemukan sejumlah kejanggalan atau anomali serius dalam perbandingan LHKPN Tri Paryono antara periode pelaporan tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan data yang diunggah melalui portal resmi e-LHKPN KPK, terdapat pola pelaporan kekayaan yang dinilai tidak wajar dan berpotensi melanggar prinsip transparansi pejabat publik.

“Kami telah melayangkan surat dan menduga kuat adanya pelaporan yang tidak wajar serta indikasi tidak dilaporkannya seluruh harta kekayaan.

Dalam waktu dekat, kami akan bersurat resmi ke KPK dan PPATK untuk meminta audit menyeluruh,” tegas Faqih Fakhrozi, Sekretaris Jenderal LSM Trinusa, Senin (19/01/2026).

Tiga Indikator Anomali Utama
Berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang dapat diakses publik, LSM Trinusa mengungkap setidaknya tiga indikator utama yang dinilai janggal dan layak dijadikan dasar pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Pertama, stagnasi nilai aset tanah yang tidak realistis.
Seluruh aset tanah Tri Paryono yang tercatat sebanyak 11 bidang dengan total nilai Rp 2,58 miliar dilaporkan tidak mengalami perubahan sama sekali (0 persen) antara tahun 2023 dan 2024. Aset-aset tersebut tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Timur, dengan luas lahan mulai dari 120 meter persegi hingga 16.148 meter persegi.

Dalam kondisi ekonomi normal, nilai tanah hampir mustahil stagnan secara serentak dalam satu tahun, terlebih di beberapa wilayah berbeda.

Kondisi ini mengindikasikan kemungkinan pelaporan yang tidak diperbarui atau adanya penilaian aset yang jauh di bawah nilai pasar (under valuation).

Kedua, penyusutan tidak lazim pada aset kendaraan.
Tercatat satu unit kendaraan Toyota Innova 2.4 G tahun 2020 mengalami penurunan nilai dari Rp 320 juta menjadi Rp 300 juta dalam satu tahun, atau menyusut sebesar 6,25 persen.

Angka ini dinilai tidak lazim untuk kendaraan berusia empat tahun, kecuali terdapat faktor khusus seperti kecelakaan berat atau kerusakan signifikan, yang tidak dijelaskan dalam laporan LHKPN.

Ketiga, ketidaksesuaian pola LHKPN dengan jabatan strategis.
Sebagai Sekretaris DPRD, Tri Paryono menduduki jabatan struktural strategis yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran dan administrasi lembaga legislatif daerah.

Dalam konteks tersebut, transparansi dan keakuratan LHKPN merupakan keharusan. Pola stagnasi aset dan perubahan nilai yang tidak wajar dikhawatirkan menyembunyikan potensi harta yang tidak dilaporkan maupun sumber perolehan kekayaan yang tidak dijelaskan secara memadai.

Desakan Audit dan Penelusuran Transaksi
LSM Trinusa menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sipil untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Mereka mendesak KPK dan PPATK melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk verifikasi dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, bukti pembelian kendaraan, riwayat pelunasan utang, serta analisis aliran transaksi keuangan yang bersangkutan.

Dari perbandingan data, total kekayaan bersih Tri Paryono tercatat hanya meningkat sekitar 0,30 persen, dari Rp 2,838 miliar pada 2023 menjadi Rp 2,847 miliar pada 2024. Kenaikan tersebut lebih disebabkan oleh penurunan jumlah utang, bukan dari pertumbuhan aset produktif yang wajar.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Tri Paryono maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung atas temuan dan desakan yang disampaikan LSM Trinusa.

🖊️ Laporan Jurnalis: Hayat
✍️ Editor: Abah Roy | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update