Oleh Drs. Isa Alima, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh
Aswinnews.com-
Peristiwa di Muara Tiga Laweung yang menjadi perbincangan publik bukan semata soal teknis pengutipan biaya dalam Pilkadesung. Ia merupakan cermin yang memantulkan pertanyaan mendasar tentang kepekaan etika dalam mengelola urusan rakyat. Dari titik inilah suara publik perlu ditegaskan—bukan sebagai hakim, melainkan sebagai pengingat.
Pesan utama yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ke depan tidak boleh ada lagi pengutipan biaya apa pun dalam Pilkadesung. Demokrasi di tingkat desa tidak membutuhkan “ongkos” yang membebani warga. Ia hanya membutuhkan kepatuhan terhadap aturan dan kejujuran dalam pelaksanaannya. Ketika aturan sudah jelas, menciptakan tafsir baru justru membuka ruang kegaduhan.
Dari sudut pandang etika publik, pengutipan biaya—apa pun istilahnya—merupakan langkah mundur. Etika menuntut kesederhanaan dan ketertiban. Proses yang menyangkut kepentingan umum harus steril dari beban tambahan. Setiap rupiah yang dipungut tanpa dasar sah akan melahirkan kecurigaan, dan kecurigaan adalah awal dari runtuhnya kepercayaan.
Baca Juga SMPN 3 Sindang Perkuat Pendidikan Karakter Melalui Gerakan Kreatif dan Inovatif
Gejolak di Muara Tiga Laweung menunjukkan betapa rapuhnya harmoni sosial ketika etika diabaikan. Desa adalah ruang hidup yang intim. Satu keputusan keliru dapat menjalar dari bisik-bisik, berkembang menjadi kegaduhan, dan berujung pada luka bersama. Di titik inilah peringatan agar “tidak menciptakan masalah baru” menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar imbauan moral.
Sikap untuk tidak mencampuri ranah hukum merupakan pilihan yang bijak. Hukum memiliki mekanismenya sendiri. Namun sebelum hukum dipanggil untuk bertindak, etika seharusnya sudah berdiri di garda terdepan sebagai pagar pembatas. Banyak kegaduhan sosial sejatinya dapat dicegah jika etika dijadikan kompas utama, bukan sekadar pelengkap pidato.
Dari perspektif kebijakan publik, kasus ini menampilkan persoalan klasik: aturan telah tersedia, tetapi disiplin dalam pelaksanaan masih lemah. Yang dibutuhkan bukan regulasi baru, melainkan ketaatan pada aturan yang sudah disepakati bersama. Kebijakan yang baik akan kehilangan maknanya jika pelaksanaannya menyimpang dari ruh dan tujuan awal.
Baca Juga DPD PBN Aceh Ajak Masyarakat Jadi Pelita bagi Korban Bencana Banjir Aceh
Harapan ke depan harus ditegaskan tanpa ragu: Pilkadesung harus bersih dari praktik yang merugikan masyarakat. Setiap proses yang menyangkut kepentingan publik wajib patuh pada aturan yang berlaku. Etika harus berada di depan hukum, bukan sebaliknya.
Muara Tiga Laweung memberikan pelajaran yang sunyi namun mendalam. Demokrasi di tingkat desa bukan arena uji coba kebijakan yang rawan penyimpangan, melainkan amanah dari rakyat. Dan amanah, sejak awal, tidak pernah meminta bayaran.
Semoga refleksi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjaga integritas dan etika kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam pelaksanaan Pilkadesung di Aceh.
Editor Rahmat Kartolo l Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate
