✍️ Penulis: Drs Isa Alima
🗞️ Editor: Kenzo ~ Redaksi AswinNews
📍 Aceh | AswinNews.com — Tajam, Akurat, Berimbang, dan Terpercaya
Aceh ~ Di tengah iklim sosial yang kian sensitif dan mudah tersulut oleh narasi provokatif, peringatan Drs. Isa Alima, tokoh masyarakat sekaligus pemerhati komunikasi publik asal Aceh, kembali relevan: pejabat publik tidak boleh bermain api di ruang komunikasi terbuka. Pernyataannya bukan sekadar kritik, tetapi alarm penanda bahaya bahwa ruang publik Indonesia semakin rentan terhadap “kejahatan komunikasi” — tindakan verbal yang memicu kegaduhan, menyesatkan persepsi, dan merusak tatanan sosial.
Ruang Publik yang Mudah Terbakar
Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik, media digital, dan polarisasi sosial membuat publik tak lagi sekadar menerima informasi—mereka bereaksi cepat, kadang emosional, tanpa filter. Dalam situasi seperti ini, pernyataan pejabat menjadi faktor pengganda. Sedikit saja salah ucap, efeknya dapat berlipat dan merembet, memunculkan kegelisahan, perdebatan, bahkan konflik horizontal.
Isa Alima mengingatkan bahwa ucapan pejabat adalah gelombang, bukan sekadar rangkaian kata. Gelombang itu bisa meneduhkan, namun juga bisa menciptakan badai.
Tanggung Jawab Moral dan Etika Pejabat Publik
Dalam pandangan Isa Alima, setiap pejabat publik—baik eksekutif, legislatif maupun pemangku kewenangan lainnya—mengemban tanggung jawab moral yang lebih besar dibanding masyarakat biasa.
Ia menegaskan tiga prinsip utama yang harus menjadi pedoman komunikasi pejabat:
- Berbicara secara terukur dan bijaksana
Ucapan publik harus memberi kejernihan, bukan menambah problematika. - Menghindari pernyataan provokatif yang tidak berbasis data
Komunikasi tanpa landasan faktual hanya akan menjadi bara yang memecah belah. - Mengutamakan ketenangan sosial dibanding kepentingan politik sesaat
Pejabat publik bukanlah provokator; mereka pengayom ruang publik. - Tidak mudah terseret provokasi dari pihak luar maupun internal
Menurut Isa Alima, ruang publik kerap dimanfaatkan berbagai pihak untuk menciptakan kegaduhan. Karena itu, sikap berhati-hati adalah keharusan.
Kejahatan Komunikasi: Ancaman Baru di Era Digital
Konsep “kejahatan komunikasi” yang disampaikan Isa Alima merujuk pada tindakan komunikasi publik yang sembrono atau disengaja hingga menimbulkan dampak serius. Bentuknya bisa berupa:
penyampaian informasi yang menyesatkan,
narasi yang memicu permusuhan,
atau pernyataan yang melanggar etika jabatan.
Implikasinya pun tidak main-main:
- Risiko Etik
Pernyataan yang tidak prudent dapat membuat pejabat melanggar kode etik, merusak integritas institusi, serta menurunkan martabat jabatan.
- Risiko Hukum
Dalam kondisi tertentu, komunikasi publik dapat mengarah pada pelanggaran hukum, termasuk penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, hingga fitnah.
- Risiko Moral
Yang paling berbahaya, menurut Isa Alima, adalah keretakan kepercayaan publik.
Ia menggambarkannya sebagai kain halus yang sekali robek, tidak akan kembali seperti semula.
Pemimpin Harus Menjadi Penjaga Teduh Ruang Publik
Isa Alima menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal narasi. Pemimpin ideal adalah pendamai, penyaring informasi, bukan peniup bara.
Ia mengajak pejabat publik untuk:
merawat tutur kata sebagaimana merawat kehormatan,
memeriksa setiap pernyataan sebelum dipublikasikan,
memastikan bahwa setiap ucapan mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab moral.
Menurutnya, jika suara pejabat lebih sering menimbulkan pertikaian daripada solusi, maka ia sedang menurunkan martabat jabatannya sendiri.
Penutup: Seruan bagi Negeri yang Ingin Tetap Utuh
Indonesia—dan Aceh khususnya—membutuhkan suara jernih, bukan suara gaduh. Suara yang menyatukan, bukan meretakkan. Dalam dunia yang semakin cepat berubah, stabilitas sosial justru semakin bergantung pada cara pejabat menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Peringatan Isa Alima layak menjadi pegangan bersama:
“Jangan mainkan api di ruang publik, karena dari kata-kata pemimpin, rakyat belajar untuk percaya.”
