🖋️ Penulis: Zfaz
💬 Narasumber: Han
🛠️ Editor: Kenzo
📍 Redaksi: AswinNews.com – Tajam, Akurat, Berimbang, Terpercaya, dan Ter-update
SAMPANG – AswinNews.com – Sejumlah warga dan aktivis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sampang (FORKAMASA) menggelar aksi unjuk rasa menyoroti dugaan pemotongan dan penyelewengan bantuan sosial Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Sampang, Kamis (23/10/2025).
Dalam siaran persnya, FORKAMASA menyebut dugaan pemotongan dana tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi merupakan bentuk kejahatan moral dan sosial. Mereka menilai tindakan itu mencederai semangat pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
“Jika bantuan untuk orang miskin saja dipotong, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya?” tulis FORKAMASA dalam pernyataannya.
Program bantuan P3KE dengan nilai Rp1,5 juta per penerima manfaat diduga mengalami pemotongan antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu oleh oknum lapangan. Dugaan ini menguat setelah sejumlah warga melapor bahwa dana yang mereka terima tidak utuh.
Aparat Dinilai Tak Responsif
Dalam orasi lapangan, perwakilan FORKAMASA juga menyoroti sikap aparat yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Memang benar kalian dapat tugas dari atasan, tapi di mana hati nurani kalian? Aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan menahan mereka yang menuntut keadilan,” tegas salah satu orator dalam aksinya.
Awalnya, massa berencana berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang. Namun, lokasi dialihkan sekitar 150 meter ke arah selatan karena dinilai terlalu dekat dengan RSUD Sampang dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan.
Namun, lokasi baru yang berada di depan Klinik Ibu dan Anak Adinda, Jalan Rajawali 32 Sampang, justru menimbulkan polemik baru di kalangan warga.
“Kami mendukung perjuangan anak muda membela hak rakyat kecil. Tapi sebaiknya titik aksi tidak di depan fasilitas kesehatan,” ujar salah satu warga sekitar.
Tujuh Tuntutan FORKAMASA
Dalam pernyataan resminya, FORKAMASA menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum:
- Tangkap dan adili semua oknum yang terlibat dalam dugaan pemotongan bansos P3KE, baik dari pihak Dinsos PPPA Kabupaten Sampang maupun pihak lain yang terlibat di lapangan.
- Copot Kepala Dinsos PPPA Sampang jika terbukti lalai atau membiarkan praktik pemotongan dana bantuan.
- Pulihkan hak penerima manfaat secara penuh dan lakukan audit menyeluruh atas data serta mekanisme penyaluran bantuan sejak awal program.
- Buka kanal pengaduan publik dan berikan perlindungan bagi pelapor agar bebas dari intimidasi.
- Reformasi sistem pendataan dan distribusi bansos agar bebas dari kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
- Tolak dalih “potongan operasional” yang sering dijadikan alasan pengurangan dana bantuan rakyat.
- Ungkap jejaring kepentingan yang diduga bermain dalam proses penyaluran bansos.
“Kami tidak akan diam. Jika pemerintah terus membiarkan rakyat kecil diperas dalam diam, maka pemerintah itu sedang kehilangan nuraninya,” tegas FORKAMASA dalam pernyataannya.
Aksi berlangsung tertib dan berakhir damai. Namun, FORKAMASA menegaskan akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
🗒️ Catatan Redaksi:
Redaksi AswinNews.com mendorong agar aparat penegak hukum, khususnya Inspektorat Daerah, Kejaksaan, dan Polres Sampang, segera menindaklanjuti laporan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Setiap bentuk penyimpangan terhadap dana bantuan sosial, sekecil apa pun, merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik dan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Kami juga mengingatkan agar setiap elemen masyarakat tetap menyalurkan aspirasi dengan cara damai, tertib, dan menghormati ruang publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pelayanan umum.
