BANDA ACEH Aswinnews.com— Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait penanganan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang mengalami pendangkalan di sejumlah wilayah di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, saat bertemu Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026).
Permana menjelaskan, kedatangan tim KKP merupakan respons atas surat resmi Pemerintah Aceh yang melaporkan kondisi sejumlah muara yang mengalami pendangkalan dan berdampak langsung pada aktivitas nelayan.
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” ujar Permana.
Ia menyebutkan, tim KKP akan berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang menjadi prioritas penanganan.
Ke-13 lokasi tersebut meliputi Lampulo (Banda Aceh), Idi (Aceh Timur), Lambada (Aceh Besar), Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro (Pidie), Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja (Pidie Jaya), Kuala Peudada (Bireuen), Kuala Pusong (Lhokseumawe), Kuala Krueng Mane (Aceh Utara), Kuala Anak Laut (Singkil), Kuala Ujung Baroh (Aceh Barat), serta Kuala Ujung Serangga (Aceh Barat Daya).
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—menegaskan pentingnya penanganan muara secara menyeluruh, mengingat Aceh memiliki garis pantai yang luas dan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi pada sektor kelautan.
“Kita punya lebih dari 50 muara. Aceh dikelilingi laut, dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa dan 25 persen berprofesi di sektor kelautan. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” ujarnya.
Mualem juga menyoroti dampak pendangkalan muara terhadap meningkatnya risiko banjir di kawasan permukiman.
“Jika muara sungai dangkal, air bisa meluap ke permukiman. Ini juga menjadi keluhan masyarakat nelayan sejak masa kampanye,” katanya.
Selain itu, ia meminta pemerintah pusat untuk menangani persoalan abrasi pantai di Aceh secara komprehensif.
“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan secara menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” tutupnya.
penulis Drs M Isa Alima l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate
