Oleh: Drs. Rohiman
Editor: Abah Roy – Redaksi Aswin News.Com
Cirebon, 16 Juli 2025
Di tengah derasnya arus politik dan pencitraan figur publik, sering kali kita lupa bahwa inti dari sebuah kebijakan adalah: apakah ia lahir dari keberanian yang disertai rasa dan cinta, atau sekadar langkah berani tanpa arah dan nalar?
Seorang sahabat bijak pernah berucap, “Bagusnya kebijakan itu yang tidak berdampak negatif. Bijaksana dan bijaksini.” Ungkapan sederhana ini menegaskan bahwa dalam setiap keputusan publik, harus ada pertimbangan manfaat dan mudarat secara mendalam, bukan semata-mata langkah populis yang menyenangkan sebagian pihak, tetapi menyakiti yang lain.
Sayangnya, dalam praktiknya, kita menyaksikan banyak kebijakan yang justru tidak lahir dari proses batin dan kajian yang utuh. Salah satu contohnya adalah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Maksimal (PPDM) dengan rombongan belajar hingga 50 siswa di SMK Negeri. Sepintas ini terlihat sebagai solusi untuk menampung lebih banyak siswa yang ingin bersekolah di negeri. Namun jika ditelisik lebih jauh, kebijakan ini justru mengorbankan banyak sekolah dan madrasah swasta yang kehilangan murid secara drastis.
Sekolah swasta bukan sekadar alternatif. Ia adalah bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang selama ini ikut menanggung beban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika negeri mengambil terlalu banyak tanpa batas, maka swasta menjadi korban. Guru-guru kehilangan murid, kehilangan jam mengajar, bahkan kehilangan harapan. Dan negara seolah tak hadir untuk menjaga keseimbangan.
Di sinilah pentingnya kita mengingatkan bahwa keberanian dalam membuat kebijakan haruslah disertai rasa dan cinta. Tanpa itu, ia hanya menjadi keputusan teknokratis yang kering, tidak manusiawi, bahkan destruktif.
Tokoh seperti Kang Dedi Mulyadi (KDM) misalnya, sering tampil sebagai sosok yang berani, nyentrik, dan populer. Namun keberanian yang tak dilandasi kajian dan rasa bisa berubah menjadi kecerobohan. Tak semua pendukung otomatis sepakat. Banyak yang diam, tapi menyimpan kecewa. Banyak yang mendukung, tapi tak memahami akibat dari kebijakan yang diambil tokohnya.
Itulah sebabnya suara rakyat tetap harus kritis. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjaga. Jika Anda mendukung seorang tokoh, maka bantu dia dengan mengingatkan. Jangan biarkan pemimpin berjalan sendiri di atas pujian semu. Tanyakan: apa alasan di balik kebijakan itu? Sudahkah dikaji dampaknya? Sudahkah suara rakyat kecil didengar?
Karena ketika kebijakan dibuat hanya dengan semangat ‘berani’, tanpa kehadiran cinta dan empati sosial, yang terjadi hanyalah kekuasaan yang beku — dan kekuasaan yang beku cepat atau lambat akan retak oleh suara nurani.
Maka mari kita kembalikan roh kebijakan kepada yang sejatinya: keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan, antara logika dan cinta, antara kekuasaan dan kepedulian. Karena hanya dengan cara itu, negeri ini bisa benar-benar berjalan di atas kaki keadilan.
