🖋️ Laporan Jurnalis: Ine
📍 Editor: Kenzo | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Akurat, Berimbang, dan Ter-Update
📍 Bekasi, 8 Juli 2025
BEKASI — Sebuah video menyayat hati beredar di media sosial, memperlihatkan seorang pelajar perempuan yang baru lulus Sekolah Dasar Bantar gebang kota Bekasi, mengucap lirih penuh ketegaran sambil menyampaikan permohonan maaf kepada orangtuanya. Bocah itu bernama Keimita Ayuni Putri Aiman, lulusan SD di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi, yang gagal mencapai cita-citanya melanjutkan ke SMP Negeri impiannya hanya karena latar belakang keluarganya yang dianggap “tak layak” — sang ayah dan ibu bekerja sebagai pemulung. Padahal nilai Keimita juga bagus, tetap saja tidak cukup sebagai tolak ukur bisa diterima masuk.
“Maaf ya Pak… Maaf ya Bu… Aku gagal masuk sekolah negeri,” ucap Keimita, menahan tangis dalam hati, dalam video yang kini viral.
Cerita Kremita bukan hanya curahan hati seorang anak, tetapi juga cermin dari carut-marutnya sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berlaku saat ini. Sistem zonasi, yang semula bertujuan menjamin pemerataan pendidikan, justru sering kali menjadi tembok bagi anak-anak dari keluarga marginal seperti Keimita.
Sistem Zonasi dan Realitas yang Tak Ramah Miskin
PPDB sistem zonasi mewajibkan siswa mendaftar ke sekolah yang berada di radius terdekat dari tempat tinggal. Namun, bagi banyak keluarga prasejahtera yang tinggal di kawasan padat atau bahkan tidak memiliki alamat administrasi tetap, sistem ini justru menjadi penghalang akses pendidikan negeri.
Banyak kasus seperti Keimita, yang meski secara nilai layak, namun tersingkir oleh kuota zonasi, jalur afirmasi yang tidak transparan, atau terbatasnya ketersediaan kursi di sekolah negeri terdekat.
“Di atas kertas katanya gratis, katanya adil. Tapi di lapangan, masih banyak diskriminasi karena pekerjaan orang tua atau tempat tinggal,” kata INE, seorang Aktivis dan Kaperwil AswinNews.com Jakarta
Beban Tambahan: Seragam ‘Gratis’ yang Harus Dibayar dan Pungli di Sekolah
Kisah Kremita memperpanjang deretan masalah dunia pendidikan di Indonesia. Selain zonasi, sejumlah orang tua juga mengeluhkan seragam gratis yang nyatanya tetap harus dibayar, serta adanya dugaan pungutan liar oleh oknum guru, komite, bahkan aparatur Dinas Pendidikan.
“Setiap tahun selalu ada janji pendidikan gratis. Tapi realitanya, ada saja pungutan. Mulai dari biaya seragam, daftar ulang, hingga sumbangan yang ‘sukarela tapi wajib’,” ungkap salah satu orang tua murid di Bekasi yang enggan disebutkan namanya.
Tanggung Jawab Negara: Mencerdaskan atau Menyaring?
Konstitusi Indonesia, dalam Pasal 31 UUD 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun fakta di lapangan menunjukkan, hak tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok miskin dan rentan.
“Pertanyaan dasarnya: apakah negara hari ini sedang mencerdaskan kehidupan bangsa atau justru menyaring siapa yang layak dididik berdasarkan status sosial dan ekonomi?” kritik pedas Ine Kaperwil Jakarta.
Kremita bukan satu-satunya anak yang kecewa karena gagal masuk sekolah negeri. Di berbagai daerah, kasus serupa terus berulang, menandakan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pendidikan nasional, terutama dalam penerimaan siswa baru dan alokasi anggaran pendidikan.
Catatan Redaksi
AswinNews mengajak semua pemangku kepentingan — pemerintah, DPR, sekolah, dan masyarakat — untuk menjadikan kasus Krenita sebagai alarm moral. Jangan biarkan anak-anak Indonesia gagal meraih masa depan hanya karena lahir dari keluarga miskin. Pendidikan adalah hak, bukan privilese.
📌 Jika Anda mengetahui kasus serupa atau ingin menyuarakan keluhan pendidikan di wilayah Anda, hubungi redaksi kami di Redaksi@aswinnews.com. Suara Anda penting.
