🖋️ Penulis: Thoha
✍️ Editor: Kenzo | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, dan Ter-Update
📍 Indramayu, 29 Juli 2025
Dalam sistem demokrasi, kritik dan pujian terhadap pejabat publik adalah hal yang lumrah. Demokrasi hadir untuk memastikan rakyat menjadi pemilik sah dari pemerintahan, bukan hanya penonton dalam panggung kekuasaan. Oleh sebab itu, pemimpin yang terpilih dari rahim demokrasi seharusnya bersikap adil terhadap seluruh rakyat, tanpa diskriminasi terhadap pendukung maupun oposisi.
Namun realitas hari ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Fenomena “relawan peliharaan”—kelompok pendukung yang terus dipelihara setelah pemilu—telah merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Bukannya menjadi jembatan antara rakyat dan pemimpin, mereka justru kerap menjadi alat pembenaran kekuasaan, bahkan tak jarang menjadi pembatas partisipasi publik lainnya.
Relawan yang dilestarikan sebagai organ kekuasaan, pada akhirnya membentuk segregasi sosial dan politik di masyarakat. Ruang publik menjadi milik kelompok tertentu, sementara yang lain terpinggirkan hanya karena berbeda pilihan atau pandangan politik. Demokrasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya malah disempitkan oleh loyalitas sempit dan eksklusifitas kekuasaan.
Pemerintahan—baik di tingkat daerah maupun pusat—seharusnya “belongs to the people”, milik seluruh rakyat, bukan hanya milik relawan atau kroni politik tertentu. Ketika pejabat publik lebih mengutamakan loyalitas kelompok daripada integritas pelayanan publik, maka yang terjadi adalah penyebaran kebodohan terstruktur demi mempertahankan kekuasaan semu. Rakyat pun dibungkam secara halus dengan narasi loyalitas dan permusuhan semu.
Inilah bentuk nyata dari “facial leader effect”, pemimpin yang tampak elok di permukaan namun kosong dalam substansi. Pemimpin semacam ini hanya mengejar pencitraan, bukan kesejahteraan. Mereka alergi terhadap kritik, dan lebih senang mengadu domba rakyat agar kekuasaannya tak diganggu.
Sudah saatnya para pemimpin yang lahir dari demokrasi kembali ke fitrah kekuasaannya: melayani rakyat tanpa sekat politik. Relawan seharusnya bubar usai pemilu, bukan menjadi penguasa bayangan. Demokrasi harus dijaga dengan merawat kesetaraan akses dan keadilan dalam pelayanan publik, bukan dilanggengkan dengan pengkultusan segelintir orang.
Jika demokrasi ingin tetap hidup di negeri ini, maka pemimpin sejati adalah mereka yang berani mencintai rakyat secara setara, bukan yang mengikat kesetiaan dalam lingkaran sempit kekuasaan.
Novandi Bayu Permana adalah Alumni Magister Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, dan Sekretaris NU Care Lazisnu Kabupaten Indramayu.
