Warga Tiga Kampung di Beoga Barat Hidup dalam Ketakutan: Pos Militer TNI-Polri Didirikan di Pemukiman Sipil

🖊️ Laporan Jurnalis: Alex’s Wayne, | Kontributor oleh: Evangelis Detiu W ~
✍️ Editor: Kenzo | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
📍 Papua Tengah, 2 Juli 2025

Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak – Warga dari tiga kampung di Distrik Beoga Barat, yakni Nungai, Babe, dan Jenggeren, melaporkan kondisi kehidupan yang semakin mencekam setelah aparat TNI dan Polri mendirikan pos militer di tengah permukiman warga sipil.

Laporan ini disampaikan oleh seorang tokoh gereja dari denominasi GKI di Kabupaten Puncak kepada media pada Rabu (2/7). Ia menuturkan bahwa sejak aparat keamanan aktif membangun pos-pos militer di kampung tersebut, aktivitas warga menjadi sangat terbatas.

“Kami tidak bisa berkebun, tidak bisa mencari makan. Semua gerak-gerik kami dipantau, dan situasi ini membuat kami takut. Sekarang kami mulai kelaparan,” ujar tokoh gereja tersebut dengan suara gemetar.

---

Wilayah Sipil yang Tercekik Keamanan

Kampung-kampung yang terdampak berada dekat perbatasan dengan Kampung Pugusiga, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya — wilayah yang dikenal rawan konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata non-negara (OPM/TPN-PB).

Kehadiran aparat militer yang seharusnya menjamin keamanan, menurut warga, justru menimbulkan rasa tidak aman dan pengawasan ketat terhadap kehidupan sehari-hari.

“Masyarakat bukan musuh negara. Kami hanya ingin hidup tenang, berkebun, dan menyekolahkan anak-anak kami,” lanjut tokoh gereja tersebut.

---

Seruan Bantuan dan Pemantauan Independen

Masyarakat kini meminta kepada Pemerintah, tokoh gereja, dan kalangan intelektual untuk segera menurunkan tim pemantau independen guna melihat langsung kondisi yang mereka alami.

“Kami butuh suara yang bisa menjangkau Jakarta. Jika tidak ada yang menyuarakan penderitaan kami, kelaparan dan trauma ini akan terus membunuh kami secara perlahan,” ujar warga lainnya melalui sambungan radio lokal.

---

Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Sipil

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional dan konstitusi Republik Indonesia, keamanan nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keselamatan dan kebebasan sipil. Penempatan pos militer di lingkungan warga sipil dapat melanggar prinsip perlindungan sipil dalam situasi konflik bersenjata.

Redaksi AswinNews.com tengah berupaya menghubungi pihak Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua untuk mendapatkan tanggapan resmi atas laporan ini.

---

Penutup

Di tengah gejolak dan ketegangan yang berlangsung di banyak wilayah Papua, laporan dari Beoga Barat kembali mengingatkan bahwa rakyat sipil tidak boleh menjadi korban kebijakan keamanan yang tidak berpihak pada hak hidup dan ruang aman masyarakat.

Redaksi AswinNews.com menyerukan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk komnas HAM, lembaga pemantau sipil, dan parlemen, untuk turun ke lapangan dan menjamin bahwa hak warga sipil di Papua tetap dilindungi sebagaimana mestinya dalam negara hukum dan demokrasi.

---