🖊️ Laporan Jurnalis: M.Simon/HBL
📍 Kontributor: Pemerintah Desa
🗞️ Editor: Kenzo | ASWINNEWS.COM – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
Deli Serdang – ASWINNEWS.COM
Ketegangan antar dua kelompok serikat pekerja bongkar muat di Desa Tandam Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, semakin meruncing. Situasi ini diduga dipicu oleh sikap Kepala Desa Tandam Hulu II, Suhardi, yang dinilai tidak netral dalam menyikapi konflik berkepanjangan antar pekerja.
Dari penelusuran di lapangan yang dilakukan oleh awak media ASWINNEWS, warga mengaku resah atas situasi tersebut. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan mengatakan bahwa organisasi pekerja bongkar muat bernama SPTI telah lama eksis di wilayah itu dan secara konsisten menjalankan aktivitas di dalam maupun luar perusahaan sekitar.
Namun, menjelang akhir 2023, muncul kelompok serikat pekerja baru yang meminta jatah pekerjaan di lahan yang selama ini digarap SPTI. Gesekan antar kelompok pun tak terhindarkan hingga berujung pada bentrokan fisik. Akibatnya, kedua ketua serikat serta beberapa anggota sempat ditahan oleh aparat penegak hukum (APH). Sebagian telah dibebaskan, sementara lainnya masih menjalani proses hukum di Lapas Labuhan Deli.
Ironisnya, setelah insiden berdarah itu, serikat baru malah melarang kelompok lama untuk kembali bekerja. Aduan pun dilayangkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Namun menurut warga, pemerintah desa seperti membiarkan situasi memburuk tanpa langkah tegas untuk memulihkan hak kerja masyarakat.
“Sudah dua bulan warga kami tidak bekerja. Tidak ada tindakan nyata dari kepala desa. Justru bantuan datang dari ormas luar Binjai agar para pekerja bisa kembali bekerja,” ujar ES (58), salah satu pengurus SPTI.
Kondisi makin memanas ketika Kepala Desa Suhardi menggelar rapat mediasi mendadak pada Jumat, 21 Juni 2024. Hasil mediasi itu justru dianggap janggal dan tidak adil. “Pembagian kerja malah menguntungkan kelompok baru—mereka dapat 55%, sedangkan kelompok lama hanya 45%. Ini sangat tidak masuk akal dan menimbulkan kecurigaan adanya praktik kolusi atau nepotisme,” imbuh seorang pengurus serikat lama.
Pihak Desa Bungkam, Kades Menghindar dari Media
Saat awak media mencoba mengonfirmasi pihak desa, Kepala Desa Suhardi tidak berada di tempat. Beberapa staf desa, termasuk Sekdes Saiful Amri, hanya menyampaikan bahwa mediasi memang pernah dilakukan. Namun saat ditanya soal legalitas kedua serikat, mereka berdalih surat keputusan (SK) dipegang masing-masing kelompok, tanpa tembusan ke pihak desa.
Tak lama berselang, awak media mendapati Suhardi justru keluar dari kantor desa setelah sebelumnya disebut tidak berada di tempat. Ia berjalan kaki meninggalkan kantor tanpa memberi keterangan. Sikap tertutup ini memicu tanda tanya publik mengenai komitmennya sebagai pemimpin yang seharusnya bersikap adil dan transparan.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik berulang di lapangan. Warga berharap, pihak berwenang dan Dinas Ketenagakerjaan turun tangan secara serius demi menghindari bentrokan fisik yang bisa memakan korban.
