🖊️ Reporter: FA/Alvin | 📍 Kontributor: Pemkab Jombang
🗞️ Editor: Kenzo | ASWINNEWS.COM – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
JOMBANG – Menjelang peluncuran Sekolah Rakyat (SR) secara nasional oleh Presiden RI pada 14 Juli 2025, Pemkab Jombang digadang-gadang sebagai salah satu daerah yang paling siap. Namun, di balik deklarasi kesiapan ini, sejumlah aspek teknis dan administratif menyisakan pertanyaan publik: Apakah Sekolah Rakyat di Jombang benar-benar siap operasional, atau masih banyak lubang koordinasi antar kementerian?
Dari SK Bupati Hingga Evaluasi Sekretariat Negara: Seberapa Matang Persiapan?
Bupati Jombang H. Warsubi menegaskan bahwa SK penetapan siswa baru telah diterbitkan melalui Nomor: 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025. Proses perjanjian kerja sama terkait lahan dan bangunan diklaim telah tuntas. Bahkan, gedung SKB Mojoagung—lokasi Sekolah Rakyat—ditetapkan sebagai titik prioritas nasional.
“Ini bukan sekadar proyek, tetapi tanggung jawab negara. Kami kerahkan semua unsur hingga ke teknis lapangan,” tegas Warsubi.
Pihak Sekretariat Negara dan BPKP Jatim telah meninjau dan memberikan evaluasi positif terhadap progres pembangunan. Namun, investigasi AswinNews.com menemukan bahwa beberapa persoalan krusial masih menggantung:
- Belum tersedia daya listrik standar 23.000 KWH
- Dapur belum sesuai standar teknis PU
- Instalasi internet baru difinalisasi dengan Telkom
- Belum ada kejelasan personel resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos)
Tumpang Tindih Wewenang: SDM Belum Ditetapkan, Pemkab Bergerak Sendiri
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Purwanto, membenarkan bahwa rekrutmen tenaga pendukung (wali asuh, juru masak, cleaning service) masih terganjal karena Kemensos membuka sistem seleksi internal tersendiri. Meski begitu, pihak Pemkab mengklaim tetap bergerak tanpa menunggu perintah pusat.
“Instruksi Bupati tegas: tidak ada kata menunggu. Kami jemput bola,” ujar Purwanto.
Pihaknya juga menyusun SK pengadaan lahan pengembangan jangka panjang, namun masih menunggu legalitas dari Kementerian PUPR dan Kemensos, termasuk proses penetapan lokasi (penlok). Proses pemetaan hukum pun disiapkan untuk mengantisipasi konflik lahan atau tumpang tindih peruntukan ke depan.
Catatan Kritis: Sekolah Rakyat Harus Lebih dari Seremoni Nasional
Program Sekolah Rakyat nasional diproyeksikan sebagai solusi pendidikan alternatif untuk anak-anak rentan miskin, yatim piatu, hingga korban kekerasan sosial. Maka pertanyaan krusialnya adalah:
- Apakah gedung yang direnovasi benar-benar layak pakai pada 14 Juli?
- Apakah guru, pendamping, dan infrastruktur pendukung sudah siap secara teknis?
- Bagaimana skema pembiayaan jangka panjang jika DAK belum cair?
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, hingga pertengahan Juni 2025, belum semua SK daerah terkait SR masuk dalam sistem nasional untuk disalurkan ke DIPA kementerian mitra.
📌 REKOMENDASI INVESTIGATIF
- Verifikasi SK Bupati dan progres fisik bangunan SKB Mojoagung (foto, dokumen, dan RAB).
- Cek status koordinasi formal dengan Kemensos dan Kemendikbud terkait distribusi tenaga pendidik.
- Pastikan status lahan sudah bersertifikat dan tidak bermasalah hukum.
- Audit kesiapan DAK dan pos belanja daerah, termasuk pemetaan peran APBD/APBN.
🛑 Catatan Redaksi:
AswinNews akan terus memantau perkembangan realisasi program Sekolah Rakyat ini. Publik berhak tahu sejauh mana negara menunaikan janjinya terhadap anak-anak termiskin yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Jika Anda mengetahui informasi penting atau mengalami langsung persoalan terkait program SR, kirimkan ke redaksi@aswinnews.com.
