🖊️ Reporter: Harry
📍 Editor: Kenzo | Redaksi ASWINNEWS.COM ~
Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
MERANTI — Gelombang keresahan warga pesisir di Desa Maini Darul Aman, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, kian memuncak. Dugaan pencemaran lingkungan oleh kilang sagu milik Koperasi Harmonis menjadi sorotan publik, terutama setelah Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Meranti, Jamaludin, melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Minggu (15/6/2025).
Dalam pernyataannya yang tegas dan lantang, Jamaludin menyebut bahwa limbah hasil pengolahan sagu atau repu dibuang langsung ke laut tanpa pengolahan, menyebabkan kerusakan ekosistem dan menurunkan hasil tangkapan ikan nelayan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, ini pengkhianatan terhadap hak hidup masyarakat pesisir! Kami sudah sering memperingatkan, tapi mereka masih buang limbah sembarangan. Mau tunggu apa lagi, sampai rakyat bangkit melawan?” ujar Jamaludin dengan nada tinggi.
Simbol Ketamakan Industri dan Pembiaran Pemerintah
Jamaludin menilai praktik pembuangan limbah ini sebagai simbol ketamakan industri yang tak peduli pada keberlanjutan lingkungan. Ia mengecam keras lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan menyebutnya sebagai bentuk pembiaran kejahatan lingkungan yang sistematis.
“Kalau pemerintah masih diam, artinya ikut membiarkan ini terus terjadi. Cabut izinnya! Jangan beri ruang bagi pengusaha yang hanya merusak dan tidak memberi solusi,” desaknya.
Nelayan Merugi, Anak-Anak Kelaparan, Masa Depan Terancam
Pencemaran laut akibat limbah kilang sagu tidak hanya berdampak ekologis, tapi juga sosial-ekonomi. Hasil tangkapan ikan nelayan menurun drastis, pendapatan merosot, dan banyak keluarga nelayan kesulitan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Bukan hanya laut kami yang mati, tapi juga perut anak-anak kami yang kelaparan. Ini bukan hanya pencemaran, ini perampasan masa depan Meranti,” tegas Jamaludin.
Seruan Ultimatum kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
GWI Meranti mendesak instansi terkait, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh.
“Jangan tunggu demo besar-besaran! Jangan tunggu laut kami benar-benar mati. Kalau tidak sanggup menindak, lebih baik mundur dari jabatan!” seru Jamaludin.
Ajakan Perlawanan: Jurnalis dan Rakyat Bersatu
Sebagai penutup, Jamaludin mengajak para jurnalis, aktivis lingkungan, dan masyarakat untuk bersatu menolak segala bentuk perusakan alam atas nama industri.
“Hari ini kami bersuara. Jika terus dibiarkan, esok suara kami akan berubah menjadi perlawanan,” pungkasnya.
Catatan Redaksi:
ASWINNEWS akan terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi semua pihak, termasuk manajemen Koperasi Harmonis dan instansi terkait. Investigasi lanjutan akan dilakukan demi memastikan keberpihakan kepada lingkungan yang lestari dan hak hidup masyarakat pesisir.
