Prosesi Belimbur Erau Adat Pelas Benua Kesultanan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Prosesi Belimbur Erau Adat Pelas Benua Kesultanan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
Tenggarong-aswinnews.com – Erau Adat Kutai 2024,Kalimantan Timur,ditutup dengan acara Mengulur Naga dan prosesi Belimbur pada Minggu (29/9/2024).
Belimbur merupakan ritual terakhir sekaligus penanda berakhirnya perayaan Erau, yakni berupa proses upacara adat yang dilakukan untuk menyucikan diri Sultan Kutai Kartanegara (Kukar) Ing Martadipura dari pengaruh jahat.
Ritual ini dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Kukar untuk mendapatkan penyucian dan perlindungan diri.
Karena makna sakralnya untuk mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan terhindar dari malapetaka
Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin pun telah mengeluarkan titah tata cara menjalani proses Belimbur.
Di antaranya, menetapkan Tata Krama Belimbur Erau Adat Pelas Benua Tahun 2024 Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Ke XXI. Termasuk menetapkan sanksi bagi yang melanggar.
Berikut tata krama Belimbur Erau Adat Pelas Benua Tahun 2024 Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura:
1. Lokasi Belimbur dari kepala benua sampai buntut benua Kecamatan Tenggarong (Tanah Habang Mangkurawang sampai dengan Pal.4 Jalan Wolter Monginsidi)
2. Waktu pelaksanaan Belimbur dimulai Jam 11.00 WITA s.d 14.00 WITA.
3. Belimbur dengan menggunakan penadah air (gayung) dan mengguyur menggunakan air Sungai Mahakam dan air bersih yang disediakan didalam drum disepanjang jalan yang telah ditentukan
4. Dalam Belimbur dilarang menggunakan air kotor dan air najis
5. Dilarang Belimbur menggunakan air yang dimasukkan kedalam plastik dan dilemparkan ke orang yang lewat
6. Dalam melakukan Belimbur dilarang menggunakan mesin pompa air yang disemprotkan secara langsung kepada masyarakat
7. Dalam Belimbur/menyiram dilarang kepada:
a. Lansia: b. Ibu hamil; c. Anak-anak balita
Sanksi:
1. Diberlakukan sanksi hukum adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura berdasarkan hasil mufakat Majelis Tata Nilai Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura
2. Diberlakukan sanksi Hukum positif Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.