PASURUAN | Aswinnews.com – Persidangan perkara dugaan tindak pidana pertambangan yang menjerat Margo Yuwono memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan mengenai penetapan status hukum para pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang.
Dalam persidangan disebutkan adanya pihak-pihak yang diduga memiliki peran, mulai dari penerima aliran dana, pemodal, pelaksana lapangan, pekerja, pemilik lahan, hingga pihak yang diduga berperan dalam perencanaan kegiatan. Namun, berdasarkan proses hukum yang berjalan, mereka saat ini berstatus sebagai saksi.
Sementara itu, Margo Yuwono menjadi terdakwa dan menghadapi tuntutan pidana dua tahun penjara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari tim pendukung maupun pemerhati hukum mengenai dasar pertimbangan penyidik dan penuntut umum dalam menetapkan status hukum masing-masing pihak.
Kuasa hukum terdakwa berpendapat bahwa Margo tidak menerima aliran dana, tidak mengelola hasil kegiatan tambang, serta tidak menjalankan operasional di lapangan. Pendapat tersebut merupakan bagian dari pembelaan yang akan dinilai oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan.
Pengamat hukum menilai, dalam hukum acara pidana, seseorang dapat berstatus sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa berdasarkan kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan. Karena itu, penetapan status hukum setiap orang merupakan kewenangan penyidik yang dapat diuji melalui mekanisme peradilan.
Meski demikian, sejumlah pihak berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai dasar penetapan status para pihak agar proses penegakan hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan.
Hingga berita ini ditulis, perkara tersebut masih dalam proses persidangan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, semua pihak tetap harus dihormati hak-haknya sesuai asas praduga tak bersalah.
Jurnalis,Lilis
Redaksi Aswinnews.com
Mengabarkan Fakta, Mencerahkan Bangsa
