Wartawan Dianggap Dihalangi Saat Meliput Acara Japanesia Party Di Gedung PGRI Sindang Indramayu

Indramayu, Aswinnews.com – Seorang wartawan mengaku mengalami hambatan saat hendak melakukan peliputan kegiatan Japanesia Party: The Power of Collaboration bertema “Belajar Bersama, Tumbuh Bersama, Sukses Bersama” yang diselenggarakan oleh PT Japan Indonesia School di Gedung PGRI Sindang, Kabupaten Indramayu, Jumat (12/6/2026).

Menurut keterangan wartawan yang bersangkutan, ia datang ke lokasi untuk melakukan peliputan dan memarkirkan kendaraannya di area Gedung PGRI. Namun saat hendak memasuki gedung, ia mengaku dihadang oleh seseorang yang disebut sebagai pegawai atau petugas keamanan dari pihak penyelenggara.

• Baca Juga Anggota Komisi I DPRD Jabar H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M Gelar Reses DPRD Jabar, Serap Aspirasi Warga Desa Pondoh Juntinyuat Indramayu

Wartawan tersebut menyatakan telah memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangannya untuk meliput kegiatan yang sedang berlangsung.

“Izin Pak, saya wartawan ingin meliput acara Japanesia Party di dalam,” ujar wartawan tersebut.

Namun, menurut pengakuannya, permintaan tersebut tidak diizinkan oleh petugas yang berjaga.

“Punten mas, sampean tidak boleh masuk dan tidak boleh meliput acara ini karena acara ini internal,” jawab petugas tersebut sebagaimana dituturkan wartawan.

Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai akses media terhadap kegiatan yang diselenggarakan di ruang publik atau tempat yang dapat diakses masyarakat. Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak penyelenggara mengenai alasan pembatasan akses peliputan tersebut.

Sebagai informasi, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas pers dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

• Baca Juga Siswa SMK Kabupaten Tasikmalaya Raih Emas dan Perunggu di LKS Provinsi Jawa Barat 2026

Meski demikian, penilaian apakah suatu tindakan termasuk menghalangi tugas jurnalistik atau tidak merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

---

Penulis Thoha l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate