Opini
Oleh: Ahmad Yani JR Luthan
Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Aceh
Aceh – AswinNews.com — Dua puluh tahun telah berlalu sejak bencana tsunami 26 Desember 2004 menghantam Aceh dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat.
Dari puing-puing kehancuran itu, Aceh bangkit dengan semangat baru. Sejak tahun 2005, daerah ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang lahir dari perjuangan panjang, membawa harapan besar akan terwujudnya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Aceh.
Dana rekonstruksi dalam jumlah besar mengalir ke Aceh.
Berbagai infrastruktur berhasil dibangun, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas publik, hingga rumah-rumah tahan gempa.
Di sisi lain, penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 menjadi tonggak perdamaian yang mengakhiri konflik berkepanjangan dan membuka lembaran baru bagi Aceh.
Semua itu merupakan capaian yang layak disyukuri.
Namun, dua puluh tahun juga merupakan waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi secara jujur dan objektif. Pertanyaan yang patut diajukan adalah: apa yang masih belum tuntas?
Fakta menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Aceh masih menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatera.
Pengangguran, termasuk di kalangan lulusan pendidikan tinggi, masih menjadi persoalan serius.
Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terasa. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan berbagai kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata hingga ke tingkat gampong.
Aceh sesungguhnya memiliki modal sosial yang sangat kuat.
Syariat Islam, nilai budaya yang luhur, serta semangat perjuangan masyarakat merupakan aset besar yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Namun modal tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi kekuatan pembangunan yang nyata, bukan sekadar simbol dan slogan.
Generasi muda Aceh membutuhkan lebih dari sekadar janji.
Mereka memerlukan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, akses terhadap lapangan pekerjaan, peluang berwirausaha, serta ruang untuk berinovasi dan berkembang. Tanpa itu semua, perdamaian yang telah diperjuangkan akan kehilangan makna substansial bagi masa depan rakyat.
Peringatan dua puluh tahun pasca tsunami semestinya tidak hanya menjadi seremoni mengenang masa lalu. Momentum ini harus menjadi ruang evaluasi bersama terhadap arah pembangunan Aceh.
Para pejuang yang dahulu mengangkat senjata demi perubahan, kini dituntut untuk mengangkat derajat rakyat melalui kerja nyata, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta pelayanan publik yang adil dan berkualitas.
Kemakmuran Aceh bukanlah milik segelintir kelompok atau elit tertentu.
Kemakmuran Aceh adalah hak seluruh rakyat Aceh, dari pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga pelosok gampong.
Dua puluh tahun pasca tsunami hendaknya menjadi titik balik.
Saatnya Aceh tidak hanya fokus membangun fisik, tetapi juga membangun manusia yang berdaya saing, berakhlak, produktif, dan bermartabat.
Sebab keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari megahnya bangunan, melainkan dari meningkatnya kualitas hidup rakyatnya.
