Oleh: Abah Roy
Pemerhati Sosial dan Pendidikan
Di tengah gencarnya pemerintah menjalankan berbagai program strategis, publik mulai membandingkan dua realitas yang terasa kontras: kemudahan insentif bagi karyawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rumitnya pendataan serta kesejahteraan guru honorer.
Perbandingan ini bukan tanpa alasan.
Di lapangan, banyak guru honorer mengeluhkan panjangnya proses administratif yang harus mereka lalui—mulai dari validasi data, sinkronisasi sistem, hingga ketidakpastian status.
Sementara itu, tenaga kerja dalam program MBG dinilai lebih cepat direkrut dan lebih sederhana dalam mekanisme pemberian insentif.
Pertanyaannya, apakah ini bentuk ketimpangan? Atau sekadar perbedaan sistem?
Secara struktural, memang terdapat perbedaan mendasar. Program MBG adalah program berbasis layanan langsung yang dirancang untuk bergerak cepat.
Baca juga Ketua Yayasan Haji Ahmad Mansur Hadiri Silaturahmi dan HBH 1447 H Alumni Ponpes Babakan Ciwaringin
Maka, pendekatan yang digunakan pun praktis dan fleksibel.
Perekrutan tenaga kerja cenderung sederhana, tidak berbelit, dan berorientasi pada kebutuhan jangka pendek.
Sebaliknya, guru honorer berada dalam sistem pendidikan nasional yang kompleks.
Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari sistem birokrasi yang panjang—terikat pada regulasi, standar kompetensi, hingga perencanaan anggaran negara. Di sinilah letak persoalannya: sistem yang seharusnya menjamin profesionalisme justru seringkali menjadi beban administratif yang melelahkan.
Namun, publik tidak sedang memperdebatkan soal sistem semata.
Yang menjadi sorotan adalah rasa keadilan.
Guru honorer telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka hadir di ruang-ruang kelas sederhana, mengajar dengan keterbatasan, dan tetap menjalankan tanggung jawab mencerdaskan generasi bangsa.
Ironisnya, perjuangan mereka masih harus dihadapkan pada ketidakpastian kesejahteraan dan status.
Sementara itu, program baru seperti MBG mampu berjalan cepat, dengan dukungan anggaran dan sistem yang relatif lebih ringkas.
Hal ini memunculkan kesan bahwa negara lebih sigap mengurus program baru dibanding menyelesaikan persoalan lama yang menyangkut nasib para pendidik.
Di sinilah negara perlu hadir dengan lebih bijak.
Kemudahan dalam program MBG patut diapresiasi sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, kecepatan itu seharusnya juga menjadi cermin—bahwa jika ada kemauan politik yang kuat, penyederhanaan sistem bukanlah hal yang mustahil.
Mengapa kemudahan itu tidak bisa diterapkan dalam penataan guru honorer?
Mengapa para pendidik yang telah lama mengabdi justru harus berhadapan dengan sistem yang berbelit?
Sudah saatnya pemerintah tidak hanya fokus pada program baru yang populis, tetapi juga menyelesaikan persoalan mendasar yang telah lama menjadi luka dalam dunia pendidikan.
Keadilan bukan hanya soal siapa yang mendapat bantuan, tetapi juga siapa yang selama ini menunggu tanpa kepastian.
Baca juga. Halal bihalal Musholla Jabal Nur Nuansa Majasem, Perkuat Ukhuwah dan Transparansi DKM
Guru honorer tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin dihargai secara layak, dipermudah dalam sistem, dan diberi kepastian atas pengabdian mereka.
Jika negara mampu mempermudah satu sektor, maka seharusnya negara juga mampu berlaku adil pada sektor lainnya.
Karena pada akhirnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh program hari ini, tetapi juga oleh bagaimana kita menghargai para pendidik yang telah membangun generasi sejak lama.
🖊️ Laporan Jurnalis: Abah Roy
✍️ Editor: Abah Roy | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
