Aswinnews.com
Jakarta, Kamis 12 Februari 2026 – Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) Jawa Barat Yadi Suryadi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk sikap tegas dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Aksi tersebut terkait laporan dugaan korupsi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) di Kabupaten Purwakarta.
Dalam pernyataannya, SBNI Jawa Barat Yadi Suryadi menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Komunitas Madani Purwakarta (KMP) yang telah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan DBHP kepada KPK.
Baca Juga DPC PUI Jatibarang Gelar Gebyar Semarak Milad Ke-108 PUI, Dihadiri H. Rizqi Amali Rosyadi
“Kami tidak ingin uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru diduga disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. KPK harus segera bertindak,” tegas perwakilan SBNI Jawa Barat di depan Gedung KPK.
Uang Rakyat Bukan Bancakan!
DBHP merupakan dana yang bersumber dari pajak dan diperuntukkan bagi pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan publik. Jika benar terjadi penyimpangan, maka hal tersebut dinilai sebagai pengkhianatan terhadap masyarakat Purwakarta.
SBNI Jawa Barat menilai, lambannya penanganan laporan dugaan korupsi berpotensi memperbesar kecurigaan publik serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Baca Juga Konflik Di PN Rembang, Insiden Adu Argumen Dipicu Miskomunikasi
Tiga Tuntutan Tegas SBNI Jawa Barat:
- KPK segera meningkatkan status laporan dugaan korupsi DBHP Purwakarta ke tahap penyelidikan dan penyidikan.
- KPK transparan dalam proses penanganan perkara agar publik dapat mengawasi.
- Tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum — siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
SBNI Jawa Barat menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, pihaknya menyatakan siap menggalang aksi lanjutan bersama elemen masyarakat sipil.
Momentum Pembuktian bagi KPK
Bagi SBNI Jawa Barat, kasus dugaan korupsi DBHP Purwakarta menjadi ujian integritas bagi KPK. Publik, menurut mereka, menunggu keberanian dan ketegasan lembaga antirasuah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami akan terus mengawal kasus ini,” tutup pernyataan tersebut.
kontributor KMP l penulis yosep l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate
