Banda Aceh, –aswinnews.com- Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Utara kembali menguji kepekaan dan tanggung jawab negara. Di tengah duka para korban, kehadiran pemerintah tidak boleh berhenti pada saat penyerahan bantuan, tetapi harus berlanjut hingga pemulihan kehidupan rakyat benar-benar terwujud.25 Januari 2026
Hal itu ditegaskan Drs. M. Isa Alima, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Patriot Bela Nusantara (DPD PBN) Aceh sekaligus Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh, saat menanggapi penyaluran santunan bagi korban meninggal dunia akibat bencana alam dan banjir bandang di Aceh Utara, Januari 2026.
Menurut Isa Alima, bantuan negara adalah hak rakyat, “Bencana tidak boleh dijadikan panggung pencitraan. Ia adalah luka bersama yang menuntut kehadiran negara secara sungguh-sungguh, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah menyalurkan bantuan kepada keluarga korban. Namun, Isa mengingatkan bahwa nilai bantuan tidak diukur dari besar kecilnya angka, melainkan dari ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, dan kesinambungan penanganan pascabencana.
“Rakyat Aceh Utara tidak hanya butuh santunan. Mereka butuh kepastian—bahwa rumah akan dibangun kembali, akses hidup dipulihkan, dan negara tetap hadir setelah kamera dimatikan,” tegasnya.
Isa Alima juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat sipil. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh terjebak pada birokrasi yang saling menunggu. “Bencana datang tanpa aba-aba. Maka negara harus bergerak lebih cepat dari rasa sakit rakyatnya,” katanya.
Sebagai pemerhati kebijakan publik, Isa mendorong perubahan pendekatan penanggulangan bencana di Aceh Utara—dari sekadar reaktif menjadi preventif dan berjangka panjang. Penataan wilayah rawan bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta edukasi masyarakat harus menjadi prioritas kebijakan.
“Jika setiap bencana hanya dijawab dengan bantuan darurat, kita sedang menabung luka untuk masa depan. Kebijakan publik harus berani mencegah, melindungi, dan memulihkan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Isa Alima mengingatkan bahwa di balik setiap data korban terdapat manusia dengan nama, keluarga, dan masa depan yang terhenti. “Negara yang besar bukan hanya yang mampu memberi, tetapi yang setia mendengar dan mengawal rakyatnya sampai benar-benar pulih,” pungkasnya.
Isa
