🖋️ Penulis: Tri Juliadi
🗞️ Laporan Investigasi
📍 Serdang Bedagai, 7 Oktober 2025
📌 Editor: Kenzo – Redaksi Aswinnews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-update
Gelombang Aksi Kembali Memanas di Tengah Janji yang Tak Terpenuhi
Panas matahari tak menyurutkan semangat puluhan warga Desa Bakaran Batu, Serdang Bedagai (Sergai), yang kembali mengepung Kantor Bupati, Selasa (7/10/2025) siang. Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, mereka menuntut kejelasan atas dua kematian tragis di RSUD Sultan Sulaiman — rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sergai.
Aksi yang digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Sergai ini menjadi jilid kedua setelah unjuk rasa serupa pada 19 September lalu. Kali ini, amarah warga meningkat. Janji Bupati Darma Wijaya untuk melakukan evaluasi total terhadap pelayanan RSUD Sultan Sulaiman dinilai hanya sebatas retorika politik.
“Janji tinggal janji. Tidak ada langkah nyata. Kalau terus dibiarkan, nyawa rakyat berikutnya bisa melayang,” seru Yudi Pratama, Koordinator Aksi, dengan nada getir.
Arus lalu lintas di sekitar kantor pemerintahan sempat macet. Polisi dan Satpol PP berjaga ketat, sementara negosiasi dengan pihak Kesbangpol tak membuahkan hasil karena massa menolak dialog tertutup.
Dua Nyawa, Satu Pola Kelalaian
Tim investigasi Aswinnews.com menelusuri data lapangan, wawancara saksi, dan rekaman laporan medis terkait dua kasus kematian yang menjadi pusat kemarahan publik.
Kasus Pertama: Bayi yang Tak Tertolong
Peristiwa pertama terjadi di ruang bersalin RSUD Sultan Sulaiman. Seorang ibu muda kehilangan bayinya karena dugaan keterlambatan penanganan medis. Pihak rumah sakit dinilai lamban memberikan tindakan emergensi saat proses persalinan kritis.
Hingga kini, nama dokter dan tenaga medis yang bertugas saat itu belum dipublikasikan secara resmi, meski kasus telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.
Kasus Kedua: Imelda Sabatini Sihombing (18) – Salah Diagnosis atau Kelalaian Sistemik?
Kasus kedua menimpa Imelda Sabatini Sihombing (18), warga Desa Gempolan. Ia dirawat selama 15 hari di RSUD Sultan Sulaiman dengan diagnosis awal “usus buntu (wasir)”. Namun, kondisinya memburuk hingga meninggal dunia di ruang ICU pada Jumat (12/9/2025) pukul 06.55 WIB.
Surat keterangan kematian yang diterbitkan rumah sakit disebut keluarga tidak konsisten dengan kondisi medis yang mereka saksikan sendiri.
“Ada banyak kejanggalan. Dokter bilang satu hal, tapi hasil medis dan perlakuan berbeda. Kami curiga ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kelalaian sistemik,” ungkap PH Maruli Saragih, SH, MH, kuasa hukum keluarga korban.
Maruli menegaskan pihaknya telah mengantongi dokumen medis, foto rekam perawatan, serta keterangan saksi yang akan diajukan dalam laporan resmi ke Polda Sumatera Utara.
RSUD Sultan Sulaiman di Bawah Sorotan: Pola Lama, Respons Lemah
Kasus dugaan kelalaian di RSUD Sultan Sulaiman bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan catatan redaksi, dalam dua tahun terakhir, sedikitnya empat kasus pengaduan pasien meninggal dunia karena dugaan salah penanganan pernah dilaporkan masyarakat ke DPRD Sergai dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut — namun tak satu pun ditindaklanjuti secara terbuka.
Evaluasi yang dijanjikan Bupati pada September lalu pun belum jelas arahnya. Tidak ada pengumuman resmi tentang pembentukan tim independen investigasi, meski hal itu disampaikan langsung oleh Darma Wijaya di hadapan massa aksi pertama.
“Sampai sekarang tidak ada tim, tidak ada laporan, tidak ada hasil evaluasi. Pemkab seakan bungkam,” kata Yudi Pratama menegaskan.
Reaksi Pemerintah: Menunggu Hukum, Menunda Tanggung Jawab
Menanggapi desakan massa, Zoel Fikar dari Badan Kesbangpol Sergai mengatakan pemerintah daerah menghormati proses hukum yang berjalan di kepolisian.
“Kasus ini sudah masuk ranah hukum, maka kita serahkan kepada Polda Sumut untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya di tengah kerumunan.
Namun pernyataan itu justru mempertebal kekecewaan warga. Mereka menilai Pemkab Sergai bersembunyi di balik prosedur hukum tanpa mengambil langkah moral dan administratif untuk memperbaiki sistem layanan publik yang rusak.
“Kalau terus menunggu polisi, RSUD bisa terus beroperasi tanpa perubahan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal tanggung jawab moral dan nyawa rakyat,” kata Maruli dengan nada tegas.
Desakan Reformasi dan Transparansi Layanan Publik
Aliansi Masyarakat Sipil Sergai menuntut audit terbuka terhadap seluruh sistem pelayanan medis RSUD Sultan Sulaiman, termasuk mekanisme pengawasan tenaga medis dan penggunaan anggaran operasional rumah sakit.
Mereka juga mendesak agar Kepala Dinas Kesehatan Sergai dicopot karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami ingin transparansi penuh. Publikasikan hasil audit, buka catatan medis, dan tunjukkan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Yudi dalam orasinya.
Di antara massa, spanduk-spanduk bertuliskan kritik keras berkibar:
“Dokter Itu Penolong, Bukan Pembunuh.”
“Copot Kadinkes Sergai Sekarang!”
“Keadilan untuk Imelda dan Bayi yang Tak Tertolong!”
Ketegangan Belum Usai
Hingga pukul 16.00 WIB, massa aksi masih bertahan di depan Kantor Bupati. Upaya negosiasi kedua kalinya juga gagal. Mereka berjanji akan kembali dengan jumlah yang lebih besar jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat.
“Kali ini kami datang puluhan, besok kami datang ratusan. Kami tidak akan diam sampai janji ditepati,” teriak Yudi di tengah terik siang.
🧾 Catatan Redaksi
Kasus RSUD Sultan Sulaiman adalah potret krisis akuntabilitas di sektor pelayanan publik daerah. Di atas kertas, komitmen evaluasi telah diumumkan, namun realitas di lapangan menunjukkan lemahnya respons birokrasi terhadap nyawa rakyat.
Bila janji reformasi hanya berhenti di ruang rapat, maka kepercayaan publik akan terkikis.
Dalam konteks ini, transparansi bukan lagi bentuk kebaikan — melainkan kewajiban moral dan politik pemerintah.
