🖋️ Penulis: Tri Juliadi
✍️ Editor: Kenzo
Redaksi AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
AswinNews.com, Sergai |
Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sei Bamban menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Senin (15/9/2025) sekitar pukul 10.15 WIB. Aksi ini dipicu oleh dugaan kelalaian medis di RSUD Sultan Sulaiman yang menyebabkan meninggalnya sejumlah pasien BPJS, termasuk seorang bayi.
Aksi massa dipimpin oleh Yudi Napitupulu dan Erik Yoma Togatorop, serta didampingi kuasa hukum pasien, PH Saragih SH, MH. Mereka bersama keluarga korban menuntut keadilan atas meninggalnya bayi Anak Tonggoria br Tambunan dan beberapa pasien lainnya.
Unjuk rasa berlangsung dengan pengamanan ketat dari Satpol PP dan Polres Sergai. Massa diterima langsung oleh Bupati Sergai, H. Darma Wijaya, beserta jajaran pejabat Pemkab. Namun, jawaban yang disampaikan Bupati dinilai belum memuaskan pihak keluarga maupun pengunjuk rasa.
Dalam orasinya, massa menyampaikan tujuh tuntutan utama, yaitu:
- Copot Direktur RSUD Sultan Sulaiman.
- Copot Kadis Kesehatan Sergai.
- Copot Kadis Kominfo Sergai.
- Usut tuntas kematian bayi pada 6 September 2025.
- Usut dugaan kelalaian prosedur medis di RSUD Sultan Sulaiman.
- Adili tenaga medis yang terbukti lalai.
- Tindak pihak terkait yang menyebabkan kematian pasien.
Yudi Napitupulu menegaskan pihaknya memberikan tenggat 7 x 24 jam kepada Bupati untuk memenuhi tuntutan. Jika tidak dipenuhi, mereka mengancam akan kembali dengan massa lebih besar, bahkan siap menyampaikan aspirasi ke Gubernur Sumut.
Kuasa hukum keluarga korban, PH Saragih, menyoroti kasus kematian bayi pada 6 September 2025. Menurutnya, pasien datang dengan kondisi kontraksi sejak pukul 01.30 WIB, namun baru ditangani dokter sekitar pukul 10.00 WIB. Akibat keterlambatan itu, bayi lahir dalam kondisi tidak bernyawa.
“Ini jelas kelalaian! Pernyataan pihak RS yang menyebut sudah sesuai SOP sangat keliru. Faktanya, tidak ada dokter ketika pasien berteriak kesakitan. Kami minta reformasi total di bidang kesehatan Sergai,” tegas Saragih.
Menanggapi hal itu, Bupati Sergai Darma Wijaya menyatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia menegaskan siap mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan pemeriksaan internal hingga pencopotan pejabat atau tenaga medis yang terbukti lalai.
Catatan Redaksi
Kasus ini menjadi alarm keras bagi dunia kesehatan daerah. RSUD sebagai rumah sakit rujukan seharusnya menjadi garda terdepan dalam penyelamatan nyawa pasien, bukan justru mendapat sorotan karena dugaan kelalaian.
Redaksi menilai, selain penindakan terhadap oknum, Pemkab Sergai perlu melakukan evaluasi menyeluruh atas manajemen pelayanan kesehatan. Transparansi, pengawasan independen, serta perbaikan sistem harus menjadi prioritas, agar tragedi serupa tidak kembali terulang dan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dapat dipulihkan.
