Publikasi dan Peluncuran Buku III Rancangan Undang-Undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil: Manajemen Pemilu

🖋️ Penulis : Ine ~ Kaperwil DKI Jakarta
✍️ Editor: Kenzo | AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, dan Ter-Update

Jakarta – AswinNews.com
Revisi Undang-Undang Pemilu menjadi agenda penting untuk memperbaiki tata kelola pemilu ke depan. Diskusi publik dan peluncuran Buku III Rancangan Undang-Undang Pemilu versi masyarakat sipil yang fokus pada Manajemen Pemilu digelar di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/8) pukul 14.00 WIB.

Acara ini menghadirkan narasumber strategis, antara lain:

• Mochammad Afifuddin (Ketua KPU RI),
• Rahmat Baqja (Ketua Bawaslu RI),
• Ahmad Doli Kurnia (Wakil Komisi II DPR RI),
• Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perludem),
  dengan moderator Fadli Ramadhani (Program Manager Perludem).

Pokok Bahasan Buku III

Buku ini membedah detail tata kelola dan implementasi pelaksanaan pemilu yang menjadi ranah KPU dan Bawaslu. Salah satu gagasan utama adalah mengkodifikasi tiga undang-undang pemilu (pilpres, pileg, dan UU penyelenggara pemilu) agar lebih ringkas, transparan, serta adaptif dengan tantangan baru.

Menurut Khoirunnisa, syarat laporan keuangan partai politik perlu diperketat bukan hanya pada dana negara, tetapi juga laporan keuangan internal partai secara menyeluruh. Selain itu, untuk partai baru atau yang belum memiliki kursi DPR, syarat administratif diusulkan lebih berbasis keanggotaan agar partai benar-benar memiliki basis massa nyata.

Pandangan Narasumber

• M. Afifuddin (Ketua KPU RI) menekankan pentingnya adaptasi regulasi dengan dinamika pemilu, terutama untuk memastikan keadilan elektoral. Ia menilai diskusi masyarakat sipil dapat menjadi refleksi untuk revisi UU mendatang.
• Rahmat Baqja (Ketua Bawaslu RI) menyoroti problematika perbedaan pengaturan pilkada dan pemilu dalam UU yang menimbulkan standar ganda. Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan, transparansi dana kampanye, serta perlindungan hak pilih.
• Ahmad Doli Kurnia (DPR RI) menggarisbawahi perlunya sinergi antara pembuat UU, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil agar hasil revisi benar-benar menjawab kebutuhan demokrasi Indonesia.

Moderator Fadli menyampaikan harapan agar kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan sistem pemilu yang lebih baik, demokratis, dan inklusif. Acara diakhiri dengan penggantian pengurus Perludem periode 2025–2030.

---

Catatan Redaksi

AswinNews menilai bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam menyusun naskah alternatif RUU Pemilu adalah langkah penting untuk memastikan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kehadiran KPU, Bawaslu, DPR, dan Perludem dalam satu forum menunjukkan bahwa ruang dialog masih terbuka untuk perbaikan regulasi pemilu ke depan. Redaksi berpandangan bahwa penguatan manajemen pemilu bukan sekadar teknis, melainkan pilar utama dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia.

---