🖋️ Penulis: Dani ~ Wartawan Provinsi NTB, |
✍️ Editor: Kenzo | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, dan Ter-Update
MATARAM, ~ Aswinnews.com | Pulau Sumbawa kembali menjadi sorotan setelah pernyataan kontroversial Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB yang dimuat salah satu media online pada 11 Agustus 2025 lalu menyulut kemarahan publik.
Dalam pemberitaan itu, Kepala BI NTB menyebut Pulau Sumbawa akan menjadi daerah miskin bila dimekarkan menjadi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) karena hanya bergantung pada sektor pertambangan.
Pernyataan tersebut sontak dianggap sebagai penghinaan terhadap perjuangan panjang masyarakat Sumbawa yang selama ini konsisten memperjuangkan pemekaran provinsi baru.
Masyarakat Tersinggung, Desak Kepala BI NTB Dicopot
Koordinator Lapangan (Korlab) aksi besar-besaran di Pelabuhan Poto Tano, Abbas Kurniawan, dengan lantang menyatakan sikap.
“Kami mendesak Gubernur BI Pusat dan Dewan Pengawas BI segera memecat Kepala BI NTB dari jabatannya. Statement itu melukai hati masyarakat Sumbawa dan memicu kegaduhan yang tidak semestinya,” tegas Abbas.
Menurutnya, ucapan Kepala BI NTB telah keluar dari ranah lembaga. Seharusnya BI fokus pada bidang moneter dan perbankan, bukan justru mengomentari ranah politik dan pembangunan daerah. Abbas menilai komentar tersebut tidak pantas dan menurunkan wibawa lembaga negara.
Bukti Ketergantungan NTB Justru pada Tambang
Aliansi PPS (Provinsi Pulau Sumbawa) menilai pernyataan Kepala BI NTB juga tidak sesuai dengan fakta. Mereka mencontohkan ketika pengiriman konsentrat PT Amman Mineral sempat mengalami keterlambatan, kondisi keuangan NTB langsung terguncang dan menyebabkan defisit hingga 1,4 persen.
“Kalau bicara ketergantungan pada tambang, justru NTB yang sangat rapuh tanpa sektor itu. Jadi tidak tepat jika mengatakan PPS akan miskin hanya karena bergantung tambang. Dengan pemekaran, justru pengelolaan bisa lebih fokus dan transparan demi kesejahteraan rakyat Sumbawa,” jelas Abbas.
Aliansi PPS menegaskan, perjuangan pemekaran bukanlah ambisi sesaat. Berbagai aksi sudah digelar sejak lama, termasuk demonstrasi besar di Pelabuhan Poto Tano, sebagai bentuk aspirasi rakyat yang menginginkan pemerataan pembangunan hingga pelosok Sumbawa.
Gelombang Perlawanan Kian Menguat
Pasca pernyataan kontroversial itu, gelombang perlawanan masyarakat diprediksi akan semakin menguat. Abbas menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan surat resmi ke Dewan Pengawas BI di Jakarta serta Gubernur BI Pusat untuk mendesak pemecatan Kepala BI NTB.
“Pernyataan itu bukan sekadar komentar, tetapi cermin sikap yang merendahkan perjuangan rakyat Pulau Sumbawa. Kami akan terus memperjuangkan PPS hingga terwujud, sekaligus meminta pertanggungjawaban atas ucapan yang melukai harga diri masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BI Perwakilan NTB belum memberikan klarifikasi atau tanggapan terkait polemik ini.
Catatan Redaksi
Polemik pernyataan Kepala BI NTB tentang pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) memperlihatkan betapa isu pemekaran daerah bukan sekadar agenda politik, melainkan menyangkut identitas, harga diri, dan aspirasi masyarakat lokal.
Ada tiga catatan penting yang perlu dicermati publik:
- Ranah lembaga negara – BI sebagai otoritas moneter mestinya berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik agar tidak menimbulkan tafsir politik yang justru mencederai independensi lembaga.
- Sensitivitas lokal – Pulau Sumbawa memiliki sejarah panjang perjuangan pemekaran. Komentar yang dianggap merendahkan hanya akan memperkuat resistensi masyarakat.
- Fakta ekonomi – Ketergantungan NTB terhadap tambang merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya, apakah pemekaran justru bisa membuka peluang diversifikasi ekonomi?
Bagi AswinNews, isu PPS tidak sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keadilan pembangunan dan keseimbangan wilayah. Media hadir untuk memberikan ruang bagi suara rakyat sekaligus mendorong agar polemik disikapi secara bijak, dengan dialog dan data yang transparan.
