🖋️ Penulis: Bang Yos
✍️ Editor: Kenzo | Aswinnews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
PURWAKARTA – ASWINNEWS.COM – Aroma kegaduhan internal kembali menyeruak di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Purwakarta. Empat anggota fraksi PDIP DPRD bersama seorang pengurus DPC diduga melakukan manuver politik dengan mendukung pasangan calon di luar usungan resmi partai pada Pilkada 2024 lalu.
Ketua Umum PDIP, Hj. Megawati Soekarnoputri, sebelumnya telah menegaskan sikap partai agar kader tidak bermain dua kaki. “Kalian jangan jadi bos, tetapi harus turun ke bawah menyerap aspirasi akar rumput. Tidak ada yang boleh bermanuver, apalagi bermain dua kaki. Lebih baik keluar dari PDIP,” tegasnya.
Namun, kenyataannya sejumlah kader justru dituding melanggar garis partai. Empat anggota DPRD berinisial IN (Dapil 2), LY (Dapil 3), NP (Dapil 5), dan UR (Dapil 4), serta seorang pengurus DPC berinisial YN, disebut-sebut terlibat dalam dugaan praktik suap untuk mendukung paslon lain.
Hingga kini, hanya satu kader berinisial S yang resmi dipecat melalui SK Nomor 1687/KPTS/DPP/I/2025. Sementara lima nama lain masih berstatus kader aktif, bahkan empat di antaranya tetap duduk di kursi DPRD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan internal maupun simpatisan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Dugaan Suap & Pertanyaan yang Menggantung
Informasi yang beredar menyebut ada dugaan suap dari salah satu paslon kepada para anggota fraksi. Namun, laporan resmi ke Bawaslu ataupun Gakkumdu hingga kini belum dilakukan. Padahal, jika terbukti, hal ini jelas merupakan pelanggaran berat dalam kontestasi Pilkada.
“Pertanyaannya, kenapa pada saat kejadian tidak ada laporan dari tim pemenangan? Padahal pelanggaran sudah jelas terlihat. Meskipun Pilkada telah usai, mereka yang diduga menerima suap seharusnya tetap diberi sanksi organisasi sesuai SK dan surat tugas DPP PDIP,” ungkap salah satu kader senior.
Pengamat Publik Ikut Angkat Bicara
Pengamat kebijakan publik, M. Yasin, menilai persoalan ini bukan sekadar masalah disiplin internal partai, tetapi menyangkut kredibilitas PDIP di mata publik.
“Terkait pelanggaran etik dan disiplin partai, betul itu urusan internal. Tapi kalau tidak ada tindakan nyata, justru akan merusak kredibilitas partai. Kader dan konstituen bisa kehilangan kepercayaan. Jangan hanya lima orang itu saja yang ditindak, tapi juga pihak pemberi dan dalangnya harus diungkap,” tegasnya saat dimintai tanggapan, Sabtu (16/8/2025).
Sementara itu, Ketua Plt. DPC PDIP Kabupaten Purwakarta, H. Entis Sutisna, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi terkait gonjang-ganjing yang kian bergejolak di internal partai banteng tersebut.
Redaksi Aswinnews.com
