🖋️ Laporan: Mychael Hontong – Tim Liputan AswinNews
🗞️ Editor: Kenzo | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
MANADO, AswinNews.com — Lonjakan harga beras dalam beberapa pekan terakhir memicu keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, termasuk Bolmong Raya yang dikenal sebagai lumbung padi provinsi. Keluhan ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Sulut Angelia Regina Wenas, SE, yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret membantu petani dan memperbaiki infrastruktur irigasi yang rusak.
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPRD Sulut bersama sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perindag dan Bulog, Angelia mengungkapkan hasil penelusurannya bahwa produksi beras lokal menurun signifikan, memaksa pelaku usaha beras membeli pasokan dari luar daerah seperti Palu dan Makassar. Biaya transportasi yang tinggi ikut mendorong kenaikan harga beras di pasaran.
“Saya bertanya langsung kepada pelaku usaha beras, dan mereka menyampaikan produksi lokal menurun karena berbagai faktor. Akibatnya, harga beras premium di Kotamobagu yang biasanya Rp700 ribu per karung (50kg), kini tembus di atas Rp1 juta,” ungkap Angelia.
Legislator Dapil Bolmong Raya itu menyoroti beban yang ditanggung petani dan nelayan lokal, yang sebagian besar hanya berpenghasilan harian. Kondisi ini membuat mereka semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti beras.
“Kasihan masyarakat, terutama anak-anak. Kalau tidak dapat ikan, mau makan apa? Pisang? Ubi? Kita bicara soal asupan gizi generasi penerus,” ujarnya.
Angelia yang juga menjabat Wakil Ketua DPD GAMKI Sulut 2024, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap ketersediaan pupuk, bantuan bibit, dan perbaikan irigasi.
“Setiap kami turun ke masyarakat, keluhan soal pupuk langka dan irigasi rusak selalu muncul. Bagaimana bisa tanam kalau irigasi tidak berfungsi?” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pertanian mengakui bahwa banyak saluran irigasi saat ini dalam kondisi rusak. Pihaknya mengklaim telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk percepatan perbaikan. Sementara terkait bantuan bibit dan pupuk, petani diminta mengajukan proposal resmi. Pupuk subsidi dikatakan masih tersedia, namun tingkat serapannya baru mencapai 16 persen.
Redaksi AswinNews.com
