Prof. TM. Jamil: Prabowo Harus Abaikan Pembisik Tak Paham Aceh dan Batalkan SK Pulau Singkil

🖊️ Reporter: Drs. Isa Alima
📍 Kontributor: Kemendagri RI
✍️ Editor: Kenzo | Redaksi ASWINNEWS.COM – Tajam, Akurat, Berimbang, Terpercaya dan Ter-Update

JAKARTA – ASWINNEWS.COM | Polemik status kepemilikan empat pulau di wilayah Aceh Singkil yang dipindahkan ke Provinsi Sumatera Utara terus memanas. Setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat penting pada Senin (16/6/2025), muncul harapan baru melalui novum atau bukti baru yang ditemukan bersama Tim Nasional Pembakuan Rupabumi.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa novum tersebut akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kami telah menemukan novum baru yang sangat penting dalam rapat ini. Namun, karena sensitif, kami belum dapat mempublikasikannya. Mohon masyarakat bersabar,” ujar Wamen Bima Arya.

---

Mahasiswa dan Gubernur Aceh Mendesak Pembatalan SK Kemendagri

Sehari setelah rapat, gelombang demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus di Banda Aceh memadati Kantor Gubernur. Mereka menuntut Presiden Prabowo membatalkan SK Kemendagri yang dianggap mencederai kedaulatan Aceh.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakkir Manaf (Muallem) dengan tegas menyatakan bahwa keempat pulau tersebut adalah milik Aceh berdasarkan sejarah, data geografis, dan batas adat yang jelas.

“Pulau itu milik kita. Tak perlu kita teriak-teriak, tapi kita punya data dan sejarah. Jangan coba-coba rampas wilayah Aceh,” ujar Muallem beberapa hari sebelumnya.

---

Prof. TM. Jamil: Presiden Harus Bertindak Tegas dan Bijak

Menanggapi situasi ini, pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. TM. Jamil, menyatakan bahwa dirinya optimistis Presiden Prabowo akan mengoreksi kebijakan yang tidak berdasar ini.

“Saya percaya, dengan ditemukannya novum baru, Presiden Prabowo akan membatalkan SK Kemendagri dan menyatakan bahwa empat pulau tersebut adalah milik Aceh. Itu langkah cerdas dan bijak,” ujar Prof. TM saat diwawancarai media ini, Selasa (17/6/2025).

Ia juga mengingatkan Presiden untuk tidak terpengaruh oleh pembisik-pembisik di sekitarnya yang dinilai tidak memahami sejarah dan karakter masyarakat Aceh.

“Jangan terlalu pusing dengan bisikan orang-orang yang tidak mengerti Aceh. Ini saatnya Presiden Prabowo menghentikan kegaduhan ini dengan keputusan yang berkeadilan dan humanis,” tambahnya.

---

Pembelaan Terhadap Muallem dan Mahasiswa: Tindakan Mereka Sah

Prof. TM juga menilai sikap Gubernur Aceh dan aksi mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional.

“Muallem berada di posisi yang benar. Ia wajib menjaga kedaulatan wilayah Aceh. Mahasiswa juga menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan. Tak ada yang salah dari aksi mereka,” tegas Prof. TM.

Ia menambahkan, wajar jika rakyat marah ketika wilayah mereka “diambil” tanpa alasan yang logis dan transparan.

“Tak mungkin masyarakat diam ketika tanahnya dirampas. Alasan pengalihan ini pun tak jelas dan terkesan dipaksakan,” katanya.

---

Pesan Penutup untuk Presiden dan Rakyat Aceh

Mengakhiri pernyataannya, Prof. TM. Jamil menyerukan agar Gubernur, rakyat Aceh, dan mahasiswa terus bersatu memperjuangkan keadilan, seraya berharap Presiden Prabowo membuat keputusan yang beradab dan bermartabat.

“Kita hanya ingin kebenaran dan keadilan. Semoga Presiden Prabowo yang sangat paham watak dan sejarah Aceh bisa mengambil keputusan yang indah dan menyentuh hati rakyat,” tutup Prof. TM.

---

Redaksi AswinNews