🖊️ Reporter: Pitri NST
📍 Kontributor: Puspen Kemendagri
✍️ Editor: Kenzo | Redaksi ASWINNEWS.COM – Tajam, Akurat, Berimbang, Terpercaya dan Ter-Update
JAKARTA – ASWINNEWS.COM | Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengalihan status empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menuai gelombang penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Muhammad Rafli, penggerak Aliansi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik.
Dalam keterangannya kepada ASWINNEWS, Rafli menyebut bahwa keputusan tersebut berpotensi memecah persatuan anak bangsa dan membuka kembali luka konflik yang telah lama reda.
“Ini bukan sekadar soal wilayah, tapi tentang kedaulatan emosional masyarakat. Keputusan ini bisa memicu konflik sosial yang telah tertidur selama lebih dari 20 tahun,” ujarnya, Senin (16/6/2025).
Sorotan untuk DPRD dan Gubernur Sumut
Muhammad Rafli juga mengkritisi sikap Ketua DPRD Sumut yang dinilainya justru memperkeruh suasana dengan menyuarakan penguasaan terhadap keempat pulau tersebut. Ia menilai, DPRD seharusnya lebih fokus menyelesaikan masalah internal di Sumatera Utara seperti kemiskinan, pengangguran, dan tawuran remaja yang kian mengkhawatirkan.
“Rakyat butuh solusi, bukan sengketa baru. Apalagi kita baru saja menyaksikan kasus viral soal salah satu anggota Komisi E DPRD Sumut. Jangan sampai lembaga legislatif malah kehilangan kepercayaan publik,” tambahnya.
Rafli juga menyentil Gubernur Sumut Bobby Nasution agar lebih fokus membenahi Kota Medan dan daerah lainnya yang masih dililit persoalan sosial-ekonomi.
“Bang Bobby sering mengangkat tema ‘Kolaborasi Sumut Berkah’. Maka fokuslah pada pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan pada isu perebutan wilayah yang bisa meretakkan harmoni kebangsaan,” tegasnya.
Presiden Diharapkan Turun Tangan
Mahasiswa juga berharap Presiden Joko Widodo dapat bersikap bijak dan segera menengahi polemik ini agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merusak keutuhan masyarakat di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
“Kami ingin keputusan akhir dari Presiden bisa mengedepankan rasa keadilan dan menjaga kerukunan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Rafli.
Catatan Redaksi
Polemik batas wilayah di Indonesia kerap kali memicu ketegangan antar daerah, terutama bila tidak disertai transparansi, partisipasi publik, dan pendekatan kultural yang sensitif. Pemerintah pusat perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak mengorbankan stabilitas sosial demi keputusan administratif belaka.
Redaksi AswinNews
