Laporan Jurnalis: Aris | Editor: Kenzo
Aswinnews.com — Tajam, Akurat, Berimbang, Terpercaya dan Ter-Update
MAJALENGKA, 7 Juni 2025 –
Puncak peringatan Hari Jadi ke-535 Kabupaten Majalengka berlangsung meriah, diawali dengan parade budaya dan dilanjutkan Rapat Paripurna Istimewa di Pendopo Gedung Negara. Rapat dibuka Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, dan diawali dengan pembacaan sejarah Majalengka oleh Sekretariat Dewan.
Hadir dalam acara ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, Forkopimda, DPRD, kepala daerah se-Ciayumajakuning, para tokoh masyarakat, OPD, camat, dan kepala desa. Turut hadir Anggota DPR RI Ateng Sutisna yang menyampaikan rasa bangganya dapat ikut serta dalam momentum sejarah daerah dengan tema “Ngahiji Ngawangun Majalengka Langkung Sae”.
⚠️ Tambang Ilegal Jadi Sorotan, Ateng: “Jangan Bangun dengan Merusak”
Dalam keterangannya, Ateng menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Majalengka, yang baru-baru ini menelan korban jiwa.
“Penambangan bisa jadi mata pencaharian, tapi kalau dilakukan sembarangan sangat membahayakan. Ini sudah makan korban. Jangan bangun daerah dengan cara merusak alam,” tegas Ateng seusai mengikuti acara.
Ia mendukung pernyataan Gubernur Jabar yang menginginkan perubahan di tubuh pemerintahan Majalengka agar lebih responsif, tidak kaku secara birokrasi, dan berpihak pada kelestarian lingkungan.
“Penambangan harus berizin, ada kajian dampak lingkungan, agar tidak berujung pada bencana. Penambang liar itu perusak lingkungan,” ujarnya menambahkan.
✅ Apresiasi 100 Hari Kerja Bupati Baru
Di sisi lain, Ateng memberikan apresiasi tinggi terhadap Bupati dan Wakil Bupati Majalengka atas kerja kerasnya selama 100 hari pertama menjabat.
“Sudah banyak yang dilakukan. Walau belum selesai semua, tapi ini menunjukkan langkah-langkah konkret. Diharapkan dalam 1–5 tahun ke depan hasilnya akan lebih nyata,” pungkasnya.
Peringatan Hari Jadi ke-535 Majalengka ini tidak hanya menjadi selebrasi budaya, tetapi juga ruang refleksi pembangunan daerah, khususnya komitmen terhadap tata kelola lingkungan dan pemerintahan yang responsif.
