Medan, AswinNews.com – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Capaian ini menandai tiga tahun berturut-turut Madina memperoleh opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan publik—yakni sejak tahun 2022, yang kemudian diperkuat lagi pada 2023 dan kini 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., kepada Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, di Auditorium Kantor BPK Sumut, Medan, Senin (26/5/2025).
Pengakuan Integritas Keuangan, Tapi Masih Ada PR
Dalam sambutannya, Kepala BPK menyampaikan bahwa opini WTP tidak sekadar simbol penghargaan, melainkan hasil evaluasi komprehensif terhadap kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.
Namun demikian, Paula juga menyinggung sejumlah temuan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Madina dan kabupaten/kota lain yang menerima LHP hari itu. Temuan tersebut antara lain:
- Kekurangan volume bangunan dalam proyek infrastruktur,
- Pencatatan aset daerah yang belum efektif,
- Perjalanan dinas yang masih menjadi titik rawan pelanggaran administratif.
“Kami harap pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.
Bupati: WTP Bukan Hadiah, Tapi Koreksi
Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, menyambut baik opini WTP tersebut namun dengan pendekatan realistis. Ia menyebut capaian itu sebagai bentuk koreksi profesional atas laporan keuangan daerah, bukan semata-mata prestasi.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD. Tapi kita juga harus sadar diri, banyak catatan yang masih harus kita perbaiki,” ujar bupati.
Saipullah menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti semua rekomendasi BPK dalam waktu dua bulan ke depan, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di masing-masing OPD.
Ketua DPRD: Peluang Tambahan Dana Pusat Terbuka
Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, mengapresiasi capaian tersebut dan menyebut WTP sebagai pengakuan atas kerja sama lintas sektor dalam penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ini WTP murni, tanpa catatan khusus atau Penekanan Suatu Hal (PSH), yang berarti tata kelola keuangan kita dinilai sehat. Ini bisa membuka peluang tambahan anggaran dari pusat untuk pembangunan,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia berharap Pemkab Madina tetap menjaga semangat transparansi dan perbaikan, khususnya dalam sektor-sektor rawan seperti pengadaan barang/jasa, belanja perjalanan dinas, dan pengelolaan aset.
Catatan Sejarah Tiga Tahun Beruntun
Capaian ini menjadi tonggak sejarah bagi Pemkab Madina yang untuk pertama kalinya berhasil mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut:
- 2022 (tahun pertama)
- 2023 (tahun konsolidasi)
- 2024 (WTP murni tanpa PSH)
Keberhasilan ini juga menjadi indikator membaiknya tata kelola keuangan pada masa pemerintahan Bupati H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Hj. Atika Azmi Utammi.
Harapan ke Depan
Bupati Saipullah menyatakan bahwa tantangan berikutnya adalah mengurangi jumlah catatan pemeriksaan dan menjadikan setiap temuan sebagai peluang untuk memperkuat sistem pengawasan internal. “Tujuannya bukan sekadar WTP, tapi menjadikan keuangan daerah sebagai alat pembangunan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Penulis: Syamsuddin Nasution – Ketua DPC ASWIN Madina
Editor: Kenzo
AswinNews.com – Tajam, Akurat, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
