Program Kemensos Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Yang Berdaulat Atas Kedaulatan Pangan

Program Kemensos Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Yang Berdaulat Atas Kedaulatan Pangan


Oleh : Jacob Ereste
Wartawan Lepas


Tekad Kemensos yang disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk 3,17 juta penduduk miskin yang terbilang ekstrem harus selesai teratasi tahun 2026. Target Kemensos ini patut didukung segenap pihak yang berkepentingan untuk mengatasi masalah kemiskinan akut di Indonesia. Karena memang program bantuan sosial maupun program PKH harus diarahkan pada sikap mandiri dan mendorong sikap dan sifat dari ketergantungan yang tidak kunjung selesai.

Pernyataan Wakil Menteri Sosial ini patut dicatat bagi warga masyarakat yang mengidolakan kemandirian dan kebebasan masyarakat miskin untuk mengatasi masalah nasional yang menjadi beban pemerintah secara nasional. Maka itu program pengentasan masyarakat miskin yang ekstreme harus menjadi perhatian dan didukung oleh semua pihak agar masalah nasional ini tidak lagi menjadi beban bagi bangsa dan negara Indonesia memasuki era Indonesia Emas tahun 2045. Karena masalah kemiskinan sangat menentukan kualitas bagi manusia Indonesia di masa mendatang. Utamanya Maslah pendidikan yang sangat erat korelasinya dengan kemiskinan.

Ungkapan Agus Jabo Priyono yang diungkapkan saat menyampaikan bantuan di Pondok Pesantren Suryabuana, Pakis, Magelang sangat meyakinkan lantaran dia sendiri berlatar aktivis sangat cukup memiliki perhatian yang keberpihakan kepada rakyat kecil. Oleh sebab itu, program Kemensos patut dikawal serta didukung eleh segenap elemen masyarakat yang ingin membebaskan segenap warga bangsa Indonesia dari kemiskinan seperti cita–cita proklamasi yang tertuang dalam UUD 1945.

Langkah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat agar produktif serta meningkatkan mutu kehidupan yang layak dengan penghasilan sendiri — tidak lagi bergantung pada bantuan, subsidi atau sejenis PKH –harus terwujud, sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Upaya Kemensos untuk mengawal proses pemberdayaan masyarakat miskin ekstreme ini perlu juga mendapat pengawalan dari warga masyarakat agar program yang ideal itu dapat benar-benar terlaksana, bukan sekedar pencitraan seperti banyak program yang telah dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, janji Kemensos untuk memberdayakan warga masyarakat perlu dikawal bersama, sehingga capaiannya dapat maksimal mengatasi masalah kemiskinan dalam waktu satu tahun seperti yang dijanjikan tuntas pada tahun 2026.

Program membuat model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa Tengah sangat diharap dapat berhasil sehingga dapat segera ditetapkan di daerah lain di seantero jagat Indonesia yang masih banyak dirundung kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan ini idealnya dapat bergandengan dengan Koperasi Unit Desa yang menjadi penyalur distribusi bibit tanaman yang diperlukan, pupuk hingga penampung hasil panen untuk didistribusikan ke pasar. Sebab kelemahan umumnya para petani dan nelayan di Indonesia adalah selalu menjadi mangsa tengkulak, rentenir dan mafia pangan yang menguasai sirkulasi pasar. Oleh karena itu, sistem dari praktek pelaksanaan Koperasi Unit Desa (KUD) dapat mengikuti cara yang dilakukan oleh petani di Eropa — khususnya Belgia — mulai dari perencanaan musim tanam, hingga bibit dan pupuk disediakan sepenuhnya oleh pihak koperasi yang tidak profit oriented, namun lebih mengutamakan keberlanjutan usaha para petani sesuai dengan perencanaan serta iklim musim yang ada di negeri kita.

Khayalan terhadap masa kejayaan suku bangsa Nusantara semasa sebelum Indonesia merdeka, toh hasil bumi dari negeri kita menjadi primadona hingga bangsa Eropa mau berabad-abad menjadikan negeri di Nusantara sebagai koloni mereka. Prakteknya dari kejayaan suku bangsa Nusantara itu dahulu, setidaknya pemerintah tidak perlu merasa lebih pintar atau bahkan beranggapan lebih bijak dari petani dan nelayan itu sendiri. Sebab mereka pasti akan memilih yang terbaik dari apa yang hendak mereka lakukan, sehingga pemerintah sekedar menjadi pendamping dan memenuhi keperluan usaha para petani dan nelayan dalam menjalankan usahanya. Agaknya, hanya cara pendampingan dan memberi dukungan kemudahan bagi petani dan nelayan Indonesia, kedaulatan petani dan nelayan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dapat segera tercapai. Masalahnya, selama ini petani dan nelayan masih sering diperlakukan seperti sapi perahan.


Banten, 29 Maret 2025

—