Politik Untuk Kebaikan Bersama Dengan ‘Teori Klasik Aristoteles’

Politik Untuk Wujudkan Kebaikan Bersama Dengan ‘Teori Klasik Aristoteles’

Oleh : Abdul Azis
Ketua Al Kausar Indramayu

Melihat Indramayu sebagai kota kecil yang tertinggal di Jawa Barat, mungkin bisa saja kita implementasikan bersama dalam teori Tikson “Politik 2005”, agar dinamika politik tetap terjaga, sehingga masyarakatpun tetap dalam zonasi ter-ukur, sesuai dengan tujuan berbangsa bernegara. Sehingga Tikson menganalogikannya dalam tiga teori implementasi berdasarkan pada : Kenyataan pembangunan, modernisasi dan ketergantungan.

Bahasan Tikson mengisyaratkan bahwa pembangunan sejatinya dimulai dari tangan dingin seorang pemimpin. Jadi instrumen terbaik dalam pembangunan wilayah kedaerahan atau kota, biasanya ditandai oleh kebiasaan – kebiasaan seorang pemimpin dalam mengakomodir masyarakat, dan dipaksakan mampu membuat inovasi modernisasi agar masyarakat senantiasa bergantung pada keputusan-keputusan penting seorang pemimpin.

Pada era kepemimpinan Lucky Hakim – Syaefudin “LH-Sae 2025” di Indramayu saat ini, menurut saya sudah mampu membuat masyarakat ketergantungan, sebagian besar selalu berharap Bupati atau wakil bupati hadir dalam berbagai forum, bahkan momentum idul fitri yang singkat, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ikut serta dalam open house di pendopo Raden Bagus Aria Wiralodra, yaitu acara yang mengizinkan siapa saja untuk datang ke pendopo sebagai tamu untuk berkunjung. Hal ini jelas membuktikan bahwa sudah ada ketergantungan dari masyarakat terhadap kepemimpinan LH-Sae, sehingga hemat saya, segeralah pemda mengatur posisi strategis pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah “RPJMd” dan buat resume-resume penting dari usulan-usulan koalisi pemenangan, baik dari pihak partai pengusung ataupun dari pihak relawan yang jumlahnya lebih dari lima puluh relawan pemenangan, dan segeralah membuat launching produk pembangunan dalam program 100 hari kerja, serta teliti dalam membuat keputusan terhadap surat resmi rotasi mutasi para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah “SKPD”, karena dari tangan SKPD-lah lahir punggawa-punggawa dalam tugas sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu. 

Sekali lagi, Pemilihan Kepala Daerah “Pilkada” adalah proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis “melalui pemilu”, tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Untuk itu saya sepakat bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama “Teori Klasik Aristoteles”.
Maka tak ayal, keberadaan dan dinamika politik harus senantiasa di rawat, sebagai wujud keberagaman yang ada ditengah masyarakat.


Indonesia,1 April 2025

—