Jakarta – AswinNews.com —
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai “karunia Tuhan untuk Indonesia” memicu sorotan tajam publik. Ucapan itu dinilai kurang tepat karena disampaikan saat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah diguncang banjir serta tanah longsor yang menelan korban jiwa dan merusak ribuan rumah warga.
Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM, menilai pernyataan tersebut janggal dan tidak elok didengar masyarakat. “Ucapan Prabowo soal ‘sawit karunia’ dinilai tidak elok di tengah bencana Sumatera,” ujarnya.
Aceng yang juga Pimpinan Redaksi Media Jejak Investigasi mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, ketika warga masih berjuang menyelamatkan keluarga dan harta benda, pernyataan tersebut dianggap banyak pihak tidak sesuai dengan etika publik. Sawit memang komoditas strategis, namun dalam suasana duka, pernyataan itu dinilai tidak selaras dengan kondisi nyata masyarakat.
Hasil investigasi dan sejumlah laporan menunjukkan ekspansi sawit di Sumatera memiliki keterkaitan dengan kerusakan ekosistem. Saat ini terdapat sekitar 10,7 juta hektare perkebunan sawit di pulau tersebut, dengan 5,97 juta hektare berada di zona ekologis yang tidak layak, seperti wilayah hulu, daerah aliran sungai (DAS), serta kawasan yang rentan hidrologis. Situasi ini diduga memperparah risiko banjir bandang dan longsor yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Di tengah fakta tersebut, kritik publik menguat. Pemerintah dinilai belum cukup responsif dalam mengakui bahwa praktik tata kelola lahan dan konsesi sawit turut berkontribusi terhadap kerentanan ekologis Sumatera.
“Pernyataan yang memuji sawit pada saat korban masih dievakuasi dianggap mencerminkan minimnya empati dan kepekaan terhadap realitas di lapangan,” tambah Aceng.
Ia menegaskan, yang saat ini dibutuhkan bukan glorifikasi komoditas, melainkan langkah konkret negara. Di antaranya audit menyeluruh terhadap izin sawit, penghentian ekspansi di kawasan rawan bencana, pemulihan DAS dan hutan kritis, serta penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar tata ruang.
“Dalam situasi krisis, seorang pemimpin dituntut menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Fokus utama seharusnya keselamatan warga, penanganan darurat, dan evaluasi mendalam atas akar penyebab bencana. Tanpa langkah korektif, bencana ekologis di Sumatera dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin memakan korban,” pungkasnya.
🖊️ Laporan Jurnalis: ASH
✍️ Editor: Abah Roy | Redaksi AswinNews.com – Tajam, Terpercaya, Berimbang, dan Ter-Update
