Oleh : H. Sujaya, S. Pd. Gr.
(Dewan Penasihat DPP ASWIN)
Editor: Abahroy – Aswinnews.com
Pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan menjadi kawah candradimuka lahirnya sumber daya manusia unggul, kritis, dan berdaya saing global. Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak lulusan sarjana masih memiliki kelemahan mendasar, baik dari aspek literasi, karakter, maupun kesiapan menghadapi dunia kerja. Perguruan tinggi sering kali berhenti pada pencetakan ijazah, bukan pembentukan kompetensi sejati.
Salah satu kelemahan utama adalah rendahnya kemampuan membaca kritis. Paulo Freire membedakan antara reading the word (membaca kata) dan reading the world (membaca dunia). Banyak mahasiswa Indonesia berhenti pada tahap pertama. Mereka bisa membaca laporan atau artikel, namun gagal menghubungkannya dengan konteks sosial yang lebih luas. Benjamin Bloom melalui taksonominya menegaskan bahwa berpikir manusia seharusnya berkembang dari sekadar mengingat menuju analisis, evaluasi, hingga penciptaan. Sayangnya, mahasiswa kita sering terjebak pada level menghafal dan memahami secara dangkal. Hal ini sejalan dengan hasil PISA 2018 yang menempatkan literasi membaca siswa Indonesia di posisi 74 dari 79 negara. Jika fondasi membaca rapuh sejak awal, maka sulit berharap lulusan perguruan tinggi mampu berpikir kritis dan kreatif.
Kelemahan membaca ini berdampak langsung pada kemampuan menulis. Menulis bukan sekadar menyalin kata, melainkan proses berpikir dan menyusun argumen. John C. Bean menekankan bahwa menulis adalah sarana berpikir kritis, namun di banyak kampus menulis masih dianggap beban administratif. Tidak heran, budaya plagiarisme marak, bahkan praktik joki skripsi menjadi fenomena. Publikasi mahasiswa Indonesia di jurnal internasional pun masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga.
Selain literasi, masalah karakter juga menjadi sorotan. Thomas Lickona menyebut pendidikan karakter harus mencakup moral knowing, moral feeling, dan moral action. Namun, banyak lulusan sarjana Indonesia belum terbiasa dengan habit positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Dunia kerja pun kerap mengeluhkan fresh graduate yang mudah menyerah dan kurang inisiatif. Jika dibandingkan dengan Jepang atau Korea Selatan, perbedaannya jelas terlihat. Di sana, mahasiswa dibiasakan dengan etos kerja tinggi, sementara di Indonesia budaya permisif masih mengakar: keterlambatan dianggap biasa, bahkan mencontek sering ditoleransi.
Kemampuan komunikasi yang buruk juga memperburuk keadaan. Edward T. Hall menjelaskan bahwa Indonesia cenderung menganut budaya komunikasi high context, yang mengandalkan simbol dan kesopanan. Namun dunia kerja modern menuntut gaya komunikasi low context yang lugas dan jelas. Banyak sarjana kita masih canggung berbicara di depan umum, sekadar membaca slide saat presentasi, dan kurang percaya diri dalam menyampaikan gagasan. Padahal, menurut Peter Drucker, kemampuan komunikasi dan soft skills sering lebih menentukan kesuksesan dibandingkan hard skills semata.
Semua kelemahan ini sejatinya bukan persoalan individu, melainkan masalah sistemik. Budaya literasi masyarakat lemah, pola pembelajaran di sekolah dan kampus masih pasif, evaluasi lebih menekankan hafalan, pembinaan karakter belum maksimal, dan keterhubungan antara dunia akademik dengan industri masih renggang.
Implikasinya serius. Bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada 2030 bisa berubah menjadi bencana pengangguran terdidik jika lulusan tidak memiliki kompetensi unggul. Daya saing tenaga kerja Indonesia pun berpotensi terus tertinggal dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Produktivitas riset akan sulit berkembang karena mahasiswa tidak terbiasa membaca kritis dan menulis akademik. Sementara itu, tuntutan revolusi industri 4.0 yang mengedepankan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication sulit dijawab bila sistem pendidikan tidak berubah.
Karena itu, diperlukan langkah strategis. Literasi kritis harus dibiasakan sejak dini, bukan hanya sekadar membaca teks tetapi juga menganalisis realitas. Menulis perlu dijadikan tradisi intelektual, bukan sekadar formalitas. Kurikulum kampus harus direformasi dengan pendekatan project-based learning dan higher order thinking skills. Pembinaan karakter disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja perlu diperkuat melalui kegiatan organisasi, magang, dan pengabdian masyarakat. Soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi juga harus mendapat porsi penting dalam perkuliahan. Selain itu, dunia kampus harus lebih erat terhubung dengan industri agar lulusan tidak gagap menghadapi tuntutan profesional.
Ijazah seharusnya menjadi simbol kompetensi, bukan sekadar formalitas administratif. Jika literasi, karakter, dan etos kerja tidak segera dibenahi, bonus demografi hanya akan menghadirkan generasi pencari kerja, bukan pencipta perubahan. Tanpa reformasi pendidikan yang serius, ijazah hanyalah selembar kertas, bukan tiket menuju daya saing global.
Indramayu, 03 September 2025
