TANGERANG – Aswinnews.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Penandatanganan NPHD dilakukan langsung oleh Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, pada kegiatan yang berlangsung di Tangerang, Kamis (30/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pelaksanaan program.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal (PAUD Dikdas PNFI), Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdas PNFI, Direktur PAUD, Direktur SMP, Direktur SMA, serta kepala daerah dari 17 kabupaten/kota yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Sekolah Nasional Terintegrasi.
Penandatanganan NPHD menjadi tahapan strategis karena menjadi dasar hukum penyerahan lahan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dengan tersedianya lahan, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat segera direalisasikan sesuai perencanaan Kemendikdasmen.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik sekaligus membuka kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik di daerah.
Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan salah satu strategi nasional untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan.
Berdasarkan target Kemendikdasmen, pembangunan SNT akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 500 sekolah pada tahun 2029. Sekolah-sekolah tersebut dirancang sebagai pusat pembelajaran yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu kawasan, didukung fasilitas modern, pembelajaran berbasis teknologi, serta penguatan karakter dan kompetensi peserta didik.
Pelaksanaan program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah pusat menilai keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan dan dukungan infrastruktur.
Kehadiran Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan tersebut mencerminkan peran BBPMP sebagai mitra strategis Kemendikdasmen dalam mengawal implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Pendampingan dilakukan agar seluruh tahapan pembangunan SNT berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan ditandatanganinya NPHD oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, proses pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan segera dimulai. Langkah ini menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, serta mampu mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045
.
Penulis: Maztho
Sumber: BBPMP Provinsi Jawa Barat
Redaksi: Aswinnews.com | Mengabarkan Fakta, Mencerahkan Bangsa.
