Ketika Fenomena Penguasa Berbicara dengan Pola Tak Beretika: Refleksi atas Etika Berbahasa dalam Kepemimpinan dan Demokrasi

Oleh: H. Sujaya, S.Pd. Gr.
( Dewan Penasehat DPP Asosiasi Wartawan Internasional)

Pendahuluan

Bahasa merupakan salah satu pencapaian tertinggi peradaban manusia. Melalui bahasa, manusia menyampaikan gagasan, membangun hubungan sosial, menyelesaikan konflik, dan membentuk kebudayaan. Dalam kehidupan bernegara, bahasa memiliki fungsi yang jauh lebih strategis karena menjadi instrumen utama komunikasi antara pemimpin dan rakyat. Oleh sebab itu, kualitas bahasa seorang pemimpin tidak hanya mencerminkan kemampuan retorikanya, tetapi juga mencerminkan kualitas kepemimpinan, kedewasaan emosional, serta penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Belakangan ini, ruang publik diwarnai oleh penggunaan bahasa yang bernada kasar atau merendahkan dalam berbagai pidato maupun pernyataan pejabat publik. Ungkapan seperti “ndasmu”, “goblok”, “bajingan”, dan istilah lain yang bernuansa penghinaan menjadi konsumsi masyarakat melalui media massa maupun media sosial. Terlepas dari konteks atau tujuan penyampaiannya, fenomena tersebut memunculkan pertanyaan penting: apakah gaya komunikasi demikian layak menjadi bagian dari budaya kepemimpinan di negara yang menjunjung tinggi kesantunan dan nilai-nilai demokrasi?

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyoroti individu tertentu, melainkan mengajak pembaca merefleksikan pentingnya etika berbahasa dalam kehidupan publik.

Bahasa sebagai Cermin Karakter Pemimpin

Pepatah mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa pilihan kata seseorang mencerminkan kualitas kepribadian, pendidikan, dan budayanya.

Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beradab. Keteladanan merupakan metode pendidikan yang paling efektif. Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin adalah pendidik sosial. Apa yang diucapkannya akan ditiru oleh masyarakat, terutama generasi muda.

Albert Bandura melalui Social Learning Theory menjelaskan bahwa manusia belajar melalui proses mengamati (observational learning). Anak-anak maupun orang dewasa cenderung meniru perilaku tokoh yang dianggap memiliki kekuasaan, kewibawaan, atau popularitas. Dengan demikian, gaya komunikasi seorang pemimpin berpotensi menjadi model perilaku berbahasa bagi masyarakat.

Etika Berbahasa dalam Perspektif Ilmu Komunikasi

Dalam teori Politeness Theory, Brown dan Levinson (1987) menjelaskan bahwa komunikasi yang baik harus menjaga face atau harga diri lawan bicara. Penggunaan kata-kata yang menghina, merendahkan, atau mempermalukan seseorang berpotensi mengancam martabat pihak lain sehingga dapat memicu konflik.

Sementara itu, Dell Hymes melalui konsep Communicative Competence menyatakan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara secara gramatikal, tetapi juga oleh kemampuan memilih bahasa yang tepat sesuai situasi, lawan bicara, budaya, dan norma sosial.

Artinya, seorang pemimpin tidak cukup hanya mampu berbicara lantang. Ia juga harus mampu memilih diksi yang bijaksana sehingga pesan yang disampaikan tetap efektif tanpa mengorbankan etika.

Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Moral

Jabatan publik selalu disertai tanggung jawab moral. Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari sikap dan tutur katanya.

Jürgen Habermas melalui konsep Ruang Publik (Public Sphere) menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat dibangun melalui dialog yang rasional, terbuka, saling menghormati, dan bebas dari intimidasi. Bahasa yang kasar atau merendahkan berpotensi mengurangi kualitas dialog publik karena menggeser substansi persoalan menjadi konflik emosional.

Kepemimpinan yang kuat bukan diukur dari kerasnya suara ataupun tajamnya kata-kata, melainkan dari kemampuan mempersatukan berbagai kelompok masyarakat melalui komunikasi yang menghargai perbedaan.

Dampaknya terhadap Pendidikan Karakter

Sekolah dan keluarga setiap hari berupaya menanamkan nilai kesantunan berbahasa kepada anak-anak. Guru mengajarkan pentingnya berkata sopan, menghargai teman, dan menghindari kata-kata yang menyakiti.

Namun ketika anak-anak menyaksikan tokoh publik menggunakan bahasa yang kasar di televisi maupun media sosial, mereka menerima contoh yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan moral karena nilai yang diajarkan di sekolah tidak selalu sejalan dengan teladan yang mereka lihat di ruang publik.

Bandura menjelaskan bahwa model perilaku yang sering diamati akan lebih mudah ditiru dibandingkan sekadar nasihat lisan. Oleh karena itu, keteladanan para pemimpin memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter masyarakat.

Perspektif Budaya Indonesia

Budaya Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai budaya yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, tata krama, dan kesantunan berbicara. Hampir setiap daerah memiliki aturan budaya mengenai cara berbicara kepada orang tua, pemimpin, tamu, maupun masyarakat umum.

Kesantunan tersebut bukanlah simbol kelemahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Bangsa yang besar bukan bangsa yang terbiasa saling menghina, tetapi bangsa yang mampu berbeda pendapat tanpa kehilangan rasa hormat.

Perspektif Agama

Dalam ajaran Islam, etika berbicara mendapat perhatian yang sangat besar. Allah Swt. berfirman:

«”Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik.”
(QS. Al-Isra’: 53)»

Rasulullah saw. juga bersabda:

«”Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.”
(HR. Bukhari dan Muslim).»

Pesan tersebut menunjukkan bahwa kualitas keimanan seseorang juga tercermin dalam kualitas tutur katanya.

Membangun Budaya Komunikasi yang Bermartabat

Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Kritik terhadap pemerintah maupun respons pemerintah terhadap kritik merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, kualitas demokrasi justru terlihat dari kemampuan semua pihak menyampaikan argumentasi secara rasional, santun, dan bermartabat.

Ketegasan tidak identik dengan kekasaran. Wibawa tidak lahir dari penghinaan. Sebaliknya, pemimpin yang mampu mengendalikan emosi serta memilih kata-kata yang tepat akan memperoleh penghormatan yang lebih mendalam daripada mereka yang mengandalkan bahasa yang keras.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menormalisasi penggunaan bahasa kasar hanya karena diucapkan oleh tokoh yang dikagumi. Etika harus tetap menjadi ukuran bersama, tanpa memandang latar belakang politik, jabatan, ataupun kelompok.

Penutup

Bahasa adalah wajah peradaban. Apa yang diucapkan seorang pemimpin akan menjadi cermin kualitas kepemimpinannya sekaligus memengaruhi budaya komunikasi masyarakat.

Fenomena penggunaan bahasa yang tidak santun di ruang publik hendaknya menjadi bahan evaluasi bersama. Kritik terhadap fenomena tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berbicara, melainkan untuk mengingatkan bahwa kebebasan selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab moral.

Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas dalam mengambil keputusan, tetapi juga bijaksana dalam bertutur kata. Sebab sejarah tidak hanya mencatat kebijakan-kebijakan besar, melainkan juga merekam bagaimana para pemimpin memperlakukan rakyatnya melalui bahasa yang mereka gunakan.

Daftar Pustaka

Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Prentice Hall.

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge University Press.

Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.

Hymes, D. (1972). On Communicative Competence. Penguin Education.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penguatan Pendidikan Karakter.

Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 53.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim tentang etika berbicara.