Dinkes Purwakarta Percepat Pemenuhan SLHS Seluruh Dapur MBG, 97 dari 157 SPPG Sudah Bersertifikat

Purwakarta, Aswinnews.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purwakarta terus memperkuat langkah konkret dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintah dan Program Strategis Nasional. Salah satu upaya yang dipercepat adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di wilayah Purwakarta.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Karmilah, mengatakan Dinkes memiliki peran penting dalam memastikan keamanan pangan, kesehatan lingkungan, serta kelayakan sanitasi seluruh dapur MBG agar makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat benar-benar aman, sehat, dan memenuhi standar kesehatan.

Berdasarkan data hingga saat ini, terdapat 157 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Purwakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 SPPG telah memenuhi persyaratan dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan sisanya masih dalam proses pengajuan, pembinaan, maupun melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

“Kami terus melakukan percepatan melalui komunikasi, koordinasi, pendampingan, supervisi, serta monitoring langsung ke lapangan agar seluruh SPPG segera memenuhi persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi,” ujar Karmilah di ruang kerjanya, Kamis (16/7/2026).

Ia menegaskan, Dinas Kesehatan tidak hanya berperan sebagai penerbit rekomendasi atau sertifikat, tetapi juga melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada seluruh pengelola dapur MBG.

SLHS Jadi Jaminan Keamanan Pangan

Karmilah menjelaskan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan bukti bahwa tempat pengolahan pangan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai ketentuan kesehatan.

Menurutnya, keberadaan SLHS sangat penting karena setiap hari ribuan hingga puluhan ribu porsi makanan diproduksi dan didistribusikan kepada peserta didik maupun kelompok penerima manfaat lainnya. Tanpa penerapan standar higiene dan sanitasi yang baik, risiko kontaminasi makanan, penyebaran penyakit, hingga keracunan pangan akan meningkat.

“SLHS bukan sekadar persyaratan administrasi. Ini merupakan jaminan bahwa makanan diproduksi dengan standar keamanan pangan yang baik sehingga penerima manfaat memperoleh makanan yang sehat, aman, dan berkualitas,” jelasnya.

Karena itu, Dinkes lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dibandingkan penindakan agar seluruh SPPG dapat memenuhi ketentuan secara bertahap.

Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan juga membangun kolaborasi lintas sektor bersama berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam).

Sinergi tersebut dilakukan guna mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan teknis maupun administrasi sehingga seluruh dapur MBG dapat beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami sangat terbuka kepada seluruh pengelola SPPG. Apabila masih ada kendala dalam proses pengurusan SLHS maupun persyaratan lainnya, silakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kami siap melakukan pendampingan,” tegas Karmilah.

BGN Apresiasi Langkah Dinkes

Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Purwakarta, Gilang, mengapresiasi langkah proaktif Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, khususnya Bidang Kesehatan Masyarakat, dalam mempercepat pemenuhan SLHS bagi seluruh SPPG.

Menurutnya, koordinasi yang terjalin selama ini sangat membantu peningkatan kualitas layanan dapur MBG di Kabupaten Purwakarta.

“Kami menyambut baik berbagai langkah yang telah dilakukan Dinas Kesehatan. Ke depan kami akan terus mendorong seluruh SPPG, mitra pelaksana, maupun yayasan agar segera melengkapi seluruh persyaratan sesuai ketentuan pemerintah,” ujar Gilang.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan seluruh pihak.

Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah, Badan Gizi Nasional, serta seluruh pengelola SPPG, diharapkan seluruh dapur MBG di Kabupaten Purwakarta segera memenuhi standar higiene dan sanitasi sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal, aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

---

Penulis RK l Redaksi Aswinnews-Tajam Berimbang danTer-Upadate